URGENSI KEWENANGAN PENYITAAN (DAWN RAID) SEBAGAI UPAYA DALAM MEMPEROLEH BARANG BUKTI DUGAAN PELANGGARAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT - I Gusti Ayu Indriana Damayanti (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
I Gusti Ayu Indriana Damayanti, Sukarmi, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: igusti.ayuid@gmail.comÂ  ABSTRAK Penulisan hukum ini membahas mengenai urgensi pengaturan kewenangan penyitaan (dawn raid) pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Peraturan perundang-undangan KPPU pada saat ini mengatur KPPU dalam melakukan penegakan hukum persaingan usaha ketika berupaya memperoleh bukti yang menjerat pelaku usaha tersebut diharuskan mengandalkan kerjasama dari pelaku usaha atau mengandalkan kerjasama dari instansi kepolisian yang dapat melakukan upaya paksa. Berawal dari ketiadaan kewenangan penyitaan KPPU dalam memperoleh barang bukti dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, penulis melakukan perbandingan dengan kewenangan penyitaan (dawn raid) yang dimiliki oleh otoritas penegakan persaingan usaha di negara lain. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Penulis melakukan studi kepustakaan dalam menelaah permasalahan hukum yang ada. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis lebih lanjut yang diwujudkan dalam kalimat yang terstruktur. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, kewenangan penyitaan (dawn raid) harus diatur dalam amandemen undang-undang dikarenakan terdapat kekosongan norma hukum pada pengaturan kewenangan KPPU. Kedua, Untuk menjadi lembaga persaingan usaha yang ideal diperlukan konsep 3 (tiga) penetapan yang perlu diupayakan oleh KPPU.Kata kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kewenangan, Penyitaan, Dawn Raid, Barang BuktiÂ ABSTRACTThis research discusses the urgency in regulatory provisions regarding the authority of Business Competition Supervisory Agency (henceforth KPPU) to confiscate (dawn raid) as outlined in the Amendments to Law Number 5 of 1999. The legislation currently governs the KPPU in terms of the enforcement of law in business competition when evidence is needed requires the cooperation of the business person concerned or of the police that is authorised to seize assets with force. Departing from the absence of the authority of the KPPU to confiscate things as evidence over the allegation of monopolistic practices and unfair business competition, this research aims to compare the authority to perform dawn raid in Indonesia and that in another country. With a normative method, statutory, conceptual, and comparative approaches, this study involved library research and investigated existing legal issues. Secondary data were analysed and presented in structured sentences. The analysis resulted in two conclusions, in which the dawn raid must be governed in the amendments to law since there have been legal loopholes in the regulation of the authority of the KPPU, and, secondly, to serve as an ideal business competition body, three concepts the KPPU has to take into account need to underpin the existence of the business competition body. Keywords: Business Competition Supervisory Agency, Authority, Confiscate, Dawn Raid, Evidence