PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERDASARKAN PASAL 18 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK ( STUDI DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA ) - Safira Riansyah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Safira Riansyah, Luthfi Effendi, Shinta Hadiyantina Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: safirariansyah@student.ub.ac.id Â ABSTRAK Dalam skripsi ini, penulis mengangkat tentang permasalahan penegakan sanksi administratif berdasarkan peraturan daerah kota yogyakarta pasal 18 ayat (1) nomor 2 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok ( Studi di Kawasan Malioboro Yogyakarta ). Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, sebagai bentuk menjaga kebersihan lingkungan agar bebas dari bahaya asap rokok. Di Kawasan Tanpa Rokok telah dipasang tanda larangan untuk tidak merokok dan telah disediakan ruang khusus merokok, masih mudah ditemukan perokok yang merokok sembarangan hal ini menjadi kontroversi. Berdasarkan hal yang disebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Penegakan Hukum Sanksi Administratif Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Pasal 18 Ayat (1) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kawasan Malioboro)? (2) Apa hambatan dalam Penegakan Hukum Sanksi Administratif Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kawasan Malioboro)? dan bagaimana cara mengatasinya? Dari 5 faktor parameter penegakan hukum, hanya faktor fasilitas kawasan tanpa rokok yang berhasil, sedangkan faktor hukum, penegak hukum, masyarakat dan kebudayaan belum maksimal dalam penegakan hukum kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta. Hambatan yang timbul seperti hukum yang belum jelas, kuantitas dan kinerja Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam pembinaan dan pengawasan kurang sehingga ada ketidakpuasan dari masyarakat terkait kinerja pengawasan dan penegakan hukum dari Satpol PP Kota Yogyakarta. Kata Kunci: Kawasan Tanpa Rokok, Yogyakarta, AdministratifÂ ABSTRACTThis research aims to study the enforcement of an administrative measure taken as a sanction according to Local Regulation of Yogyakarta Article 18 Paragraph (1) Number 2 of 2017 concerning No-smoking Zones, involving a study conducted in Malioboro Street of Yogyakarta. To keep the area clean, non-smoking signs are easily found in the area, and smoking chambers are made available, but it does not seem to stop people from smoking in the area. Departing from this issue, this research is intended to investigate (1) how is the administrative sanction enforced following Local Regulation of Yogyakarta Article 18 Paragraph (1) Number 2 of 2017 concerning No-smoking Zones? (2) what are the impeding factors in the enforcement of the administrative sanction of the Article and how are those factors resolved? The facility provided to support no-smoking zones is the only factor that works among some other factors like law, law enforcers, the members of society, and culture. Moreover, another impeding factor may come from the lack of the performance of health authorities and civil service police unit in Yogyakarta in terms of the supervision and coaching given, and this weakness leads to dissatisfaction of the people. Keywords: no-smoking zones, Yogyakarta, administrative