EXTRAJUDICIAL KILLING DALAM PENEGAKAN ARMED FORCES SPECIAL POWERS ACT NEGARA INDIA DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL - Yusuf Firmansyah Dwi Kurniawan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Yusuf Firmansyah Dwi Kurniawan, Adi Kusumaningrum, Hikmatul Ula Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: yusufpino@student.ub.ac.id Â ABSTRAK Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang menganalisis tindakan extrajudicial killing dalam penegakan Armed Forces Special Power Act Negara India ditinjau dari International Covenant on Civil and Political Rights dan menganalisis tanggung jawab negara terhadap terjadinya extrajudicial killing di negaranya berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersifat konseptual dan pendekatan kasus dibantu dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tindakan extrajudicial killing dalam penegakan Armed Forces Special Power Act Negara India melanggar ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk hak untuk hidup dan hak atas upaya pemulihan sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana India menjadi negara pihak sejak 1979, dan perjanjian internasional lainnya. Undang-undang ini memfasilitasi impunitas karena tidak ada orang yang dapat memulai tindakan hukum terhadap anggota angkatan bersenjata mana pun untuk apa pun yang dilakukan berdasarkan undang-undang, tanpa izin dari Pemerintah Pusat. Tanggung jawab negara India berdasarkan instrumen hukum internasional atas kejadian extrajudicial killing adalah untuk mencegah di masa mendatang, menyelidiki bagaimana pembunuhan itu terjadi, mengidentifikasi agen yang bertanggung jawab, mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan di luar hukum melalui pelaksanaan yurisdiksi pidana mereka dan mengganti kerugian keluarga korban. Kata kunci: Armed Forces Special Power Act, extrajudicial killing, International Covenant on Civil and Political RightsÂ ABSTRACTThis research paper aims to find out and analyse extrajudicial killing in the enforcement of the Armed Forces Special Power Act in India seen from the perspective of the International Covenant on Civil and Political Rights (henceforth ICCPR) and to analyse the liability of the state regarding this extrajudicial killing in the state according to International Human Rights Law. This research was conducted based on a normative-juridical method, statutory, conceptual, and case approaches. All the research data constituted primary, secondary, and tertiary materials. The action of extrajudicial killing in the enforcement of the Armed Forces Special Power Act violates the International Human Rights Law, including the right to live and to recover, which cannot be violated under any condition. This principle is outlined in International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) in which India has been a member since 1979 and in other international agreements. This Act facilitates impunity since no single individual could perform a legal act for whatever reasons against armed forces according to the law without any authorization from the state. The liability of India regarding this extrajudicial killing is to prevent the same case from happening in the future, to investigate how this killing took place, to identify the agents responsible for this killing, to judge those responsible for the killing through the implementation of their criminal jurisdiction, and to give compensation to the families of the victims. Keywords: Armed Forces Special Power Act, extrajudicial killing, International Covenant on Civil and Political Rights