PERLINDUNGAN ANAK KORBAN BULLYING OLEH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TRENGGALEK (Studi Pasal 5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Peremp - Nabila Ahnafi Salsabila (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Nabila Ahnafi Salsabila, Herlin Wijayanti, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: salsabiey@student.ub.ac.id Â  ABSTRAK Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban bullying. Dari hasil penelitian, peneliti menemukan adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: kurang dikenalnya layanan PUSPAGA yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek oleh masyarakat, Kurangnya Digitalisasi Informasi Layanan dan Aduan yang dilakukan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, Pengetahuan Orang Tua dan/atau Keluarga yang Terbatas terkait Permasalahan Pola Asuh pada Anak dan kondisi geografis Kabupaten Trenggalek. Hal tersebut yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak korban bullying yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek. Dalam penelitian ini, peneliti memilih metode yuridis sosiologis dengan menggunkan metode analisis deskriptif dimana peneliti akan mendiskripsikan Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Bullying Oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek berdasarkan data yang diperoleh dilapangan kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Kata Kunci: Pelaksanaan, Anak Korban Bullying, Perlindungan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakÂ ABSTRACTSocial, Woman Empowerment and Child Protection Agency in the Regency of Trenggalek is responsible to protect bullied children. The observation conducted as part of this research has found out that PUSPAGA service under the social agency is not widely known by people in Trenggalek. Other hampering factors in protectingthe children involve a lack of digitalized information on services and grievances that the agency should establish, and limited knowledge of parents and/or family members regarding parenting style and geographical conditions in the Regency of Trenggalek. This research employed the socio-juridical method, while the data were analysed based on descriptive technique, elaborating on the implementation of child protection by the agency in The Regency of Trenggalek following the analysis of the data before a conclusion was drawn. Keywords: implementation, bullied child, protection, social, woman protection, and child protection