HAMBATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN RELAKSASI IURAN DALAM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGELOLAAN ASET DANA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (Studi Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang) - Bilqis Laila Nuzul Sa’adah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Bilqis Laila Nuzul Sa’adah, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: bilqislailaa@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini memuat hambatan pada pelaksaan kebijakan relaksasi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) terhadap pengelolaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (DJS) sekaligus upaya-upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang ada. Artikel ini dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah: (1) apa hambatan pelaksanaan kebijakan relaksasi iuran dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja sebagai dampak pandemi COVID-19 terhadap pengelolaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ? (2) apa upaya yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Malang untuk mengatasi hambatan tersebut ? Penulis melakukan penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam pelaksanaan kebijakan relaksasi iuran di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang tidak mengalami hambatan yang mengganggu kegiatan pengelolaan aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan oleh perencanaan yang baik dengan mempertimbangkan kelangsungan aset Dana Jaminan Sosial selama beberapa waktu ke depan. Sehingga BPJS Ketenagakerjaan Cabang malang cukup memberikan upaya yang dapat meningkatkan rasio pendapatan aset Dana Jaminan Sosial agar dapat kembali stabil atau bahkan dapat mencapai titik profit dari periode sebelumnya. Kata Kunci: Kebijakan Relaksasi Iuran, Aset Dana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan ABSTRACT This research studies the impeding factors and the implementation of policies regarding the relaxation of levies paid for Work Accident Insurance (henceforth JKK) in terms of the management of assets of social security fund for employment and measures taken to tackle the impeding factors. This research is mainly focused on the following problems: (1) what are the impeding factors of the implementation of policies regarding the relaxation of levies paid for JKK following Covid-19 in terms of the asset management of social security fund for employment? (2) what measures do BPJS Kesehatan of the branch office of Malang take to tackle the issues? This research was conducted based on an empirical method and socio-juridical approach. The research results have revealed that no significant impeding factors are faced in the management of the social security fund as mentioned since the program has been well planned, and it has taken into account the continuity of the assets in the time to come. Thus, BPJS Ketenagakerjaan of the branch office of Malang could take some measures aiming to raise the ratio of the assets of social security for a more stabilised program and profits. Keywords: policies regarding relaxation of levies, the asset of social security fund for employment, BPJS Ketenagakerjaan