RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 149K/PID.SUS/2013 TENTANG PENYALAH GUNA NARKOTIKA - Dandi Wijaya (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Dandi Wijaya, Setiawan Noerdayasakti, Mufatikhatul Farikhah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: dandiwijaya__@student.ub.ac.id  ABSTRAK Narkotika merupakan suatu obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain Narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan secara seksama. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya dua pasal yang dinilai multitafsir dan memiliki ketidakjelasan rumusan yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pada pasal 112 tersebut tidak membedakan antara penyalah guna narkotika yang digunakan untuk diri sendiri dengan penyalah guna narkotika yang dalam hal ini memenuhi unsur ‘memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan’ untuk orang lain. Sehingga cakupan dalam pasal 112 dapat dikatakan lebih luas dibandingkan dengan makna penyalahguna dalam pasal 127. Dan mengakibatkan pasal 112 lebih mudah menjerat pelaku penyalah guna narkotika. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni Untuk mengetahui bagaimana Ratio Decidendi hakim dalam memutus pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika dan bagaimana Implikasi yuridis terhadap penyalah guna narkotika atas putusan MA No. 149K/Pid.Sus/2013. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach). Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi pustaka dan menganalisis bahan hukum tersebut dengan metode deduksi dan penafsiran. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah hakim dalam memutus pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika pada putusan Mahkamah Agung no.149K/Pid.Sus/2013 adalah hakim lebih melihat bagaimana rumusan perbuatan dalam Pasal 112 Undang-undang Narkotika telah terpenuhi berdasarkan ditemukanya adanya alat bukti Narkotika. Implikasi yuridis terhadap penyalah guna narkotika atas putusan Mahkamah Agung no. 149k/pid.sus/2013 dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dikenakan pasal 112 dan tidak dikenakan Pasal 127 dan Pasal 103 terhadap terdakwa mengakibatkan terdakwa yang seharusnya mendapatkan hak untuk melakukan Rehabilitasi sebagai langkah pengobatan tidak dapat melaksanakan rehabilitasi sebagai bagian dari masa pemidanaan. Kata kunci: Ratio decidendi, Narkotika, Penyalahguna Narkotika ABSTRACT Narcotics, on one hand, can be useful for medicinal and scientific purposes. On the other hand, these are also addictive substances harming generations when no strict control and supervision is given. This research departs from two articles deemed potential of multi-interpretation and giving unclear provisions: Article 112 and Article 127 of Law concerning Narcotics. Article 112 does not elaborate further on abuses for individual purposes or those involving ‘owning, storing, and providing’ the drugs for others. That is, the scope of the provision of Article 112 is wider than that of Article 127, and the former article is more potential to sentence drug abusers. This research mainly aims to investigate the Judge’s Ratio Decidendi in sentencing drug abusers and the juridical implication of narcotic abuse according to Supreme Court Decision Number 149K/Pid.Sus/2013. With a normative juridical method, statutory and case approaches, this research required primary, secondary, and tertiary data from library research. The data were further analysed by using a deductive technique and interpretation. The research result reveals that the judge tended to refer to how elements have fulfilled the provision of Article 112 following the presence of narcotics-related evidence. Moreover, in reference to the Supreme Court Decision Number 149k/pid.sus/2013, the reference to Article 112 instead of Article 127 and 103 tends to revoke the right of the defendant to have a rehabilitation process as part of the sentences defendants serve. Keywords: ratio decidendi, narcotics, narcotic abuse