PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS TERHADAP PENGUASAAN TANAH PIHAK KETIGA BERDASARKAN SISTEM PUBLIKASI NEGATIF BERTENDENSI POSITIF - Imam Kurtuwby Wirabhuana (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Imam Kurtuwby Wirabhuana, Rachmi Sulistyarini, Herlindah Fakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail: ikwb.13@gmail.com Â  ABSTRAK Pada penelitian ini, bertujuan untuk mengangkat permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris terhadap tanah yang dikuasai pihak ketiga berdasarkan sistem publikasi negatif bertendensi positif. Permasalahan terjadinya penguasaan hak atas tanah warisan sebagian ataupun seluruhnya oleh pihak ketiga. Atas ketidaklengkapan norma dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menerapkan sistem publikasi negatif bertendensi positif mengakibatkan ahli waris dirugikan dan kesulitan untuk mengakses tanah yang merupakan hak warisnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan interpretasi gramatikal dan sistematis. Dari peneltian dengan metode tersebut, dapat disimpulkan mengenai adanya bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Wujud perlindungan preventif yang diberikan negara pada setiap pemegang hak dapat ditemukan dalam proses formil pendaftaran tanah, dimana ada syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Apabila tidak terpenuhi satu dari syarat yang ditentukan, maka permohonannya dapat ditolak oleh pejabat yang berwenang. Wujud perlindungan hukum represif diberikan oleh negara melalui pengadilan setempat sebagai kepanjangan tangan negara.Kata Kunci: perlindungan hukum, ahli waris, kepemilikan tanah, ketidaklengkapan normaÂ ABSTRACTThis research aims to study the issue of the legal protection of an heir regarding land under the full or partial control of the third party following a negative publication system with a positive tendency. The loophole in Article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 1997 regarding the implementation of this publication system has caused the heir to face a loss and have difficulty accessing the land of his/her inheritance right. With a normative-juridical method, statutory, and conceptual approaches, this research analysed the legal data by employing descriptive analysis, grammatical and systematic interpretation. The analysis result reveals that repressive and preventive legal protections are available in the formal process of land registration, and this part involves requirements and provisions that applicants have to fulfil. If they fail to fulfil one of the requirements, authorities may reject the application. Repressive legal protection is given through local courts on behalf of the state. Keywords: legal protection, heir, land ownership, legal loophole