PERDAGANGAN DAN KEPEMILIKAN SATWA LANGKA DALAM WILAYAH SUATU NEGARA BERDASARKAN CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA - Dewa Oka Prabawa (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Dewa Oka Prabawa, Adi Kusumaningrum, Agis Ardiansyah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: prabawaoka9@gmail.com Â ABSTRAK Tulisan ini berjudul â€œPerdagangan Dan Kepemilikan Satwa Langka Dalam Wilayah Suatu Negara Berdasarkan Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Floraâ€ bertujuan untuk menganalisa CITES sebagai suatu Konvensi Internasional yang mengatur perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna langka. CITES merupakan salah satu konvensi yang bertujuan mengatur perdagangan internasional terhadap hewan yang terancam punah yang diakibatkan oleh perdagangan. CITES dalam prakteknya memberikan pengecualian dalam perdagangan terhadap hewan-hewan terancam punah yang sedang diperdagangkan di wilayah Arab Saudi, Kuwait dan UEA. Negara-negara tersebut pun harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh CITES untuk dapat melakukan perdagangan terhadap hewan yang terancam punah ini. Perdagangan yang terjadi ini membuat berkurangnya jumblah populasi yang berada di wilayah tertentu. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum menurut CITES 2) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara atas terjadinya perdagangan dan kepemilikan satwa langka menurut CITES. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini yang telah diperoleh peneliti adalah bentuk perlindungan hukum preventif dari CITES terdapat pada pasal 3 sampai dengan pasal 5 yang berisi klasifikasi dalam Apendiks CITES. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif negara perlu melakukan pemantauan lebih lanjut terhdap kasus perdagangan ilegal hal tersebut diatur didalam pasal 13 CITES. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban negara yang perlu dilakukan ada lima kewajiban menurut doktrin, kebiasaan dan pasal-pasal didalam CITES. Kata kunci: CITES, Perdagangan Ilegal, pemeliharaan hewan langka dan Endangered SpeciesÂ ABSTRACTThis research aims to analyse the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), an international convention governing the trade of certain species of endangered flora and fauna, especially traded endangered animals. This convention allows some trades of endangered animals in Saudi Arabia, Kuwait, and the United Arab Emirates as long as these states all have to satisfy the requirements as set by CITES to get a license to trade the endangered animals. This trade results in a decreasing population in certain areas. Departing from this issue, this research investigates: 1) What legal protection is provided according to CITES? 2) what liability of the country is involved regarding this trade and the ownership of endangered animals according to CITES? With a normative-juridical method, case and statutory approaches, this research has found out that preventive legal protection is given, and it is stipulated in Article 3 to 5 of CITES highlighting the classification in the appendices of CITES. The repressive legal protection requires further supervision over the illegal trade as governed in Article 13 of CITES. The liability of the state, however, involves doctrine, custom, and articles in CITES. Keywords: CITES, illegal trade, keeping endangered animals, endangered species