KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI PELAPOR DAN SAKSI PELAKU - Aris Irawan (JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 2020)
Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Korupsi telah menjadi extra ordinary crimes yang membahayakan perekonomian negara Indonesia dan menghambat pembangunan Nasional. Semua elemen tidak mengharapkan korupsi menjadi suatu akar masalah yang tidak terselesaikan dari dahulu sampai sekarang. Selama ini kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah terhadap pelaku semata, kebijakan hukum pidana tentang perlindungan saksi di Indonesia khusus dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebuah gagasan yang perlu di optimalkan, karena mengoptimalkan perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai instrument alternatif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegak hukum kesulitan untuk mengungkap sebuah kasus korupsi yang biasanya sangat terencana secara sistemik. Biasanya saksi dan/atau pelapor enggan untuk melaporkan sebuah kasus korupsi, karena adanya ancaman, intimidasi dan kriminalisasi terhadap terhadap dirinya dari pihak-pihak tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pengaturan perundang-undangan tentang perlindungan saksi dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. (2) Bagaimanakah urgensi perlindungan saksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. (3) Bagaimanakah Kebijakan Hukum Pidana terhadap perlindungan Saksi sebagai sarana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. Tipe penelitiannya adalah deskriptif. Sumber data adalah data primer didukung data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan Pertama, Perkembangan Pengaturan tentang perlindungan saksi dalam kasus korupsi tidak terlepas dari kedudukan saksi dalam sistem peradilan pidana. Kedua, urgensi perlindungan saksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, berkaitan dengan praktik intimidasi dan ancaman kepada saksi merupakan pengalaman empirik yang sering dialami. Berbagai laporan kasus dirilis oleh beberapa pihak telah menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban adalah persoalan yang sangat penting dan urgen. Ketiga, kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengarah terhadap pelaku tindak pidana, sangat kurang terhadap saksi pelapor yang ikut berperan dalam mengungkap tindak pidana. Perlunya Optimalisasi peranan LPSK di dalam suatu kebijakan hukum pidana termasuk dalam memberikan perlindungan bagi saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi, sehingga perlu pembaharuan Undang-Undang menyangkut perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi.