ANALISIS EMPIRIS DALAM PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KORBAN KERJAHATAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA - Vivi Arfiani Siregar Vivi Arfiani Siregar (JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 2019)
KUHPidana dan Undang-undang hingga belum ada yang mengatur secara khusus dan jelas mengenai sanksi atau pun denda yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penusukan, dikarenakan memerlukan pembaharuan hukum pidana dalam hal pengaturan secara khusus mengenai tindak pidana penusukan. Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja, perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, sesuatu yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya dikarenakan sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran dalam fenomena dengan peristiwa kebiasaan masyarakat. Peraturan tindak pidana penusukan belum diatur secara khusus namum KUHPidana yang menyatakan bahwa Penusukan dapat dikategorikan dalam pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang menyatakan diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), serta diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan Ancaman Kekerasan yang menimbulkan rasa takut atau Seharusnya tindak pidana penusukan diatur secara khusus mengenai peraturan perundang-undangannya dan korban tindak pidana penusukan harus mendapatkan perlindungan hukum serta Pelaku tindak pidana diberikan sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.