ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERIODE 2013-2017 - Syariffuddin Syariffuddin (JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 2019)
Konsep dasar penyelenggaraan Pemilukada tercantum didalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kemudian dijabarkan kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai pedoman teknis penyelenggaraan pemilukada maka dikeluarkanlah PP 6 Tahun 2005. Sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir maka dibentuklah KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hilir. KPU Kabupaten Indragiri Hilir sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir dinilai masih kekurangan-kekurangan didalam pelaksanaannya, seperti banyak warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. hal ini setali tiga uang dengan Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir, seyogianya lembaga ini berfungsi sebagai pengawas pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir, namun fungsinya tersebut seringkali tidak tampak dipermukaan dengan banyak kasus-kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti bahkan dibiarkan hilang begitu saja.