KAJIAN TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA - KMS. NOVYAR SATRIAWAN FIKRIN & HERDIANSYAH KMS. NOVYAR SATRIAWAN FIKRIN & HERDIANSYAH (JURNAL HUKUM DAS SOLLEN, 2019)
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sedangkan induk perundang- undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam sistem hukum adalah Kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Civil law system merupakan sebuah sistem hukum, yang mana memiliki aturan hakim tidak boleh terikat kepada presedent, sehingga undang-undang menjadi sumber utama hukum pidana menerapkan ultimatum remedium dalam penegakan hukum pidana. penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi. Instrument yang dibutuhkan dalam penegakan hukum meliputi struktur hukum “legal structure”, substansi hukum “legal substance” dan budaya hukum “legal culture” Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.