NOMOKRASI ISLAM UNTUK INDONESIA - Chaidar, Al (Aceh Anthropological Journal, 2020)
Negara dalam Islam yang paling tepat adalah nomokrasi Islam, artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, â€œkarena tuhan itu abstrak, maka hanya hukum Tuhan yang nyataâ€. Nomokrasi Islam adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum IslamÂ  (Syariâ€™ah) yang merupakan â€œIslamic rule of lawâ€. Untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna berhasil, bersih, amanah dan bertanggungjawab secara nomokratis, di Indonesia telah dimulai oleh Pemerintah Aceh yang telah berkomitmen untuk memperbaiki tatakelola Pemerintahan Indonesia dengan melakukan kebijakan reformasi birokrasiÂ  dan menetapkannya menjadi salah satu prioritas Pembangunan Aceh. Berkaitan dengan pelaksanaan penataanÂ  kelembagaan perangkat Indonesia telah di inisiasi di Aceh sejak tahun 2005 hingga akhir 2006. Dengan ditetapkannya UUPA maka terlihatlah gambaran baru dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalamÂ  rangkaÂ  pelaksanaan otonomi khusus bagi Pemerintah Aceh. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah menetapkan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat daerah sebagai suatu pedoman dalam penataan kelembagaan perangkat daerah di Indonesia. Semestinya Indonesia menerapkan sistem nomokrasi Islam sedari awal negara ini berdiri untuk menjaga sistem pemerintahan yang adil, efektif, efisien dan bertanggungjawab bagi seluruh rakyat