FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) OLEH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB. INHIL PROVINSI RIAU - Ranti Melasari (JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN, 2012)
Penelitian ini dilaksanakan pada Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kab. Inhil Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau periode (2009-2014) sebanyak 45 orang yang terdiri dari 4 komisi I, II, III dan IV), pemilihan sampel menggunakan teknik Stratified Random Sampling dengan jumlah sampel sebanyak 45 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung oleh peneliti sendiri dan melalui perantara orang yang dikenal. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang. Pengujian hipotesis diuji secara empiris dengan menggunakan multiple regression dengan bantuan software SPSS. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) yang terdiri dari partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi Riau sebesar 78,8% sedangkan 21,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari hasil pengolahan data diperoleh persamaan regresi antara partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD) yaitu Y = 4,750 + 0,597X1 + 0,169X2 + 0,163X3. Faktor partisipasi masyarakat adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi pengawasan keuangan daerah (APBD) yaitu sebesar 59,7%. Dari hasil pengujian hipotesis secara simultan, perbandingan nilai Fhitung dengan Ftabel hasilnya adalah Fhitung> Ftabel (36,961 > 2,975) dengan taraf kesalahan 5%, hal ini menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Hi diterima berarti partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Inhil Provinsi Riau. Sementara itu dari uji hipotesis secara parsial menunjukkan thitung partisipasi masyarakat sebesar 7,282, thitung transparansi kebijakan publik sebesar 2,625, dan thitung pengetahuan dewan tentang anggaran sebesar 2,321 lebih besar dari nilai ttable yaitu 2,048. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel bebas (partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan tentang anggaran) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (pengawasan keuangan daerah).