COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) AKIBAT COVID-19 DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA - Novalia, Savira; Purnomo, Eko Priyo (Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), 2021)
Fokus utama penelitian ini adalah Collaborative Governance Dalam Mengatasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Akibat Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang buruk terhadap sektor pariwisata. Dampak Covid-19 tidak hanya pada level nasional tetapi juga daerah termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Padahal penyumbang ekonomi tertinggi di DIY di dominasi oleh sektor pariwisata. Maka dari itu pemerintah dituntut untuk mengeluarkan kebijakan serta strategi agar dampak akibat Covid-19 ini dapat berkurang. Perlu adanya kolaborasi antar pihak. Maka pemerintah mengeluarkan sebuah program yang nantinya program tersebut akan dikorelasikan dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja. Pada penelitian ini menggunakan teori Collaborative Governance Ansell dan Gash dan teori implementasi kebijakan yang terdiri atas dimensi komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif serta menggunakan data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, web resmi pemerintah daerah dan berita online nasional. Selanjutnya dalam mengolah data penulis menggunakan aplikasi Nvivo 12+ untuk mengklasifikasikan dan menganalisis data hasil penelitian menemukan bahwa pertama, Covid-19 memberikan dampak yang buruk terhadap sektor pariwisata, dampak tersebut berdampak langsung pada ketenagakerjaan dan kegaiatan pariwisata lainnya seperti menurunnya jumlah wisatawan, menurunnya jumlah tenaga kerja pada hotel hal tersebut mengakibatkan banyak pekerja pada sektor ini mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Dengan segala masalah yang ada pemerintah membuat strategi dan kebijakan baru yang diharapkan mampu memulihkan sektor pariwisata dan ketenagakerjaan yang ada di dalamnya.Â