Peran SPKKL Bakamla Bali Dalam Penegakan Hukum Pidana di Wilayah Perairan Karangasem - I Kadek Darmawan; I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti (Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 2021)
ABSTRAK Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem oleh SPKKL Badan Keamanan Laut Bali, dan untuk mengetahui apa saja hambatan yang ditemukan oleh SPKKL Badan Keamanan Laut Bali dalam melaksanakan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan penelitian kosep hukum. Penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem dilaksanakan secara tersendiri oleh instansi-instansi yang memiliki kewenangan di wilayah perairan Karangasem. Akibatnya terjadi tumpang tindih kewenangan antara SPKKL Badan Keamanan Laut Bali dengan instansi-instansi terkait lainnya yang ada di wilayah perairan Karangasem. Faktor yang menghambat SPKKL Badan Keamanan Laut Bali dalam melaksanakan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem antara lain yaitu banyaknya instansi-instansi yang memiliki kewenangan di bidang pelaksanaan penegakan hukum pidana di wilayah perairan Karangasem Kata Kunci : Penegakan Hukum di Laut, Tindak Pidana di Laut, SPKKL, Kewenagan Badan Keamanan Laut Indonesia. ABSTRACT The writing of this scientific paper aims to find out about how the implementation of criminal law enforcement in the Karangasem waters by the Bali Marine Security Agency SPKKL, and to find out what obstacles were found by the Bali Marine Security Agency SPKKL in carrying out criminal law enforcement in the Karangasem waters. This study uses a type of empirical juridical research using a statutory approach and a legal concept research approach. The enforcement of criminal law in the waters of Karangasem is carried out separately by the agencies that have the authority in the territorial waters of Karangasem. As a result, there is an overlap of authority between the Bali Marine Security Agency's SPKKL and other relevant agencies in the Karangasem waters area. Factors that hinder the Bali Marine Security Agency's SPKKL in implementing criminal law enforcement in the waters of Karangasem, among others, are the many agencies that have authority in the field of implementing criminal law enforcement in the waters of Karangasem. Keywords: Law Enforcement at Sea, Crime at Sea, SPKKL, Authority of Indonesian Coast Guard.