IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELEKSIAN CPNS (CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL) KOTA SEMARANG TAHUN 2018/2019 - Ben Richi Junnanda Turnip; Puji - Astuti (Journal of Politic and Government Studies, 2021)
Salah satu langkah untuk penataan SDM aparatur yaitu dengan mendorong kebijakan pembatasan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Setiap instansi wajib melakukan redistribusi pegawai secara internal maupun lintas instansi, berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Hasil ini menjadi dasar untuk penataan dan penataan PNS secara berkesinambungan. Bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hasil tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan pegawai secara nasional dan sebagai dasar untuk merumuskan dan menetapkan kebutuhan calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian/Instansi, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk Kota Semarang untuk pertama kali tes skrining calon pegawai negeri sipil dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer atau Computer Assisted Test. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Penyeleksian Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai wujud Reformasi Birokrasi di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III, ada 4 aspek yang terkait dengan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan rekrutmen CPNS di Kota Semarang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan rekrutmen CPNS tidak terlaksana dengan baik dan efektif antara pelamar dengan penyeleksi; 2) Aspek struktur birokrasi dicapai dengan baik dimana adanya koordinasi tepat didalam tim penyeleksi; 3) Aspek sumber daya manusia pelamar dalam pelaksanaan yang memadai didalam penyeleksian CPNS; 4) Tim seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil meliki karateristik yang baik dalam pengambilan keputusan didalam suatu masalah