PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN REKLAMASI LAHAN TAMBANG DITINJAU DARI UU NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN MEMPAWAH. - NIM A1011171165, HENRICHO SINAGA (Jurnal Fatwa Hukum, 2021)
Dalam penelitian ini membahas mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Yang Tidak Melaksanakan Reklamasi Lahan Tambang Ditinjau Dari Undang Undang No 3 Tahun 2020 Di Kabupaten Mempawah”. Dengan melatarbelakangi oleh mengapa penegakan hukum terhadapa perusahaan tambang yang tidak melaksanakan reklamasi ini belum maksimal, terdapat perusahaan yang belum melaksanakan reklamasi lahan tambang yang seharusnya wajib dilaksanakan oleh perusahaan, faktor faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap perusahaan tambang, serta upaya apa yang harus di lakukan oleh pihak yang berwenang terhadap perusahaan jika tidak melaksanakan reklamasi terdapat perusahaan yang belum melaksanakan reklamasi lahan tambang yang seharusnya wajib dilaksanakan oleh perusahaan, faktor faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap perusahaan tambang, serta upaya apa yang harus di lakukan oleh pihak yang berwenang terhadap perusahaan jika tidak melaksanakan reklamasi. Perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi adalah suatu hal yang melanggar aturan dimana reklamsi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan serta adanya sanksi pidana yang telah di atur oleh undang undang, serta adanya pertanggung jawaban pidana oleh perusahaan tambang dengan melihat bahwa apakah pertanggung jawaban, kesalahan, serta faktor faktor yang mempengaruhi tidak melaksanakan reklamasi, serta upaya penegekan hukum terhadap tidak melaksanakn reklamasi. Berdasarkan penelitian bahwa masih kurangnya koordinasi antar lembaga yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan dimana kurangnya koordinasi sehingga terjadi kelalaian oleh beberapa pihak yang berwenang,serta dengan ini harus adanya dukungan dan dilakukan pengawasan oleh pihak pemerintahan daerah dan penegakan hukum serta dinas terkait agar terjadi kolerasi untuk efektivitas hukum. Kata Kunci : penegakan hukum, perusahaan tambang, reklamasi, lahan tambang