MENAKAR RELEVANSI PEDOMAN PEMIDANAAN KORUPTOR TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI - Andini, Orin Gusta; Nilasari, Nilasari (TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2021)
Abstract In 2020, Indonesia's corruption Perception Index (CPI) ranked 102 out of 180 countries with a score of 37. This decline is the first since Indonesia's previous CPI improved in 2019. Corruption eradication was conducted in various ways and by government efforts to improve technical regulations through derivative regulations and the Supreme Court's regulations. At the end of 2020, a Supreme Court Regulation was issued regarding the regulation of Articles 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. This research is normative. The material is obtained through works of the literature analyzed and described in a descriptive qualitative manner. The results depicted that Perma 1/2020 is not yet relevant to eradicate corruption in Indonesia. Issuance of Perma 1/2020 is still sectoral because it only regulates Article 2 and Article 3 of the Corruption Act.Â Abstrak Pada tahun 2020, Indeks Persepsi korupsi Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 37. Penurunan ini adalah yang pertama sejak IPK Indonesia sebelumnya sempat membaik pada 2019. Pemberantasan korupsi dilakukan dengan berbagai cara, juga dengan usaha pemerintah untuk memperbaiki regulasi secara teknis melalui peraturan turunan seperti halnya peraturan mahkamah agung. Pada akhir tahun 2020, terbit Peraturan mahkamah Agung terkait pengaturan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, bahan diperoleh melalui studi Pustaka yang kemudian dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perma 1/2020 belum relevan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penerbitan Perma 1/2020 yang masih bersifat sektoral karena hanya mengatur substansi Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.