Penemuan Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pelaksanaan Lelang Aset Jaminan (Sebagai Akibat Kepailitan) - Desti Suryani (RIO LAW JURNAL, 2021)
Setting Mortgage Against the Execution of Mortgage Guarantee Assets by Creditors During the Bankruptcy Process, In fact, there are still legal loopholes that can allow unlawful acts to occur, so there are still opportunities for certain parties who for their interests then commit violations of the law . Several legal loopholes related to the arrangement of execution of mortgage assets that the author can conclude from this research include, among others, the first Pmk No. 93/2010 Does Not Strictly Regulate Criteria for Public Appraisers Who Can Conduct Assessments, It Only Stipulates That Appraisals Are Conducted By Public Appraisers Registered at the Ministry of Finance and Having a Public Appraiser Permit Number That is, the assessment is already a valid appraisal result. This results in the public appraiser being able to be arbitrary in determining his assessment. The second is the absence of strict provisions or regulations in determining the results of the determination of the price (in this case the price of the land which is the object of the guarantee placed on the mortgage), for example, it cannot be lower than the price that should be (reasonable). Keywords: Legal Discovery; Act against the law; Auction; Collateral Asset AbstrakPengaturan hak tanggungan terhadap eksekusi aset jaminan hak tanggungan oleh kreditor pada saat proses kepailitan, dalam kenyataannya masih memiliki celah-celah hukum yang dapat memungkinnya terjadinya perbuatan melawan hukum, sehingga masih ada peluang bagi pihak-pihak tertentu yang demi kepentingannya kemudian melakukan pelanggaran- pelanggaran hukum. Beberapa celah hukum terkait  pengaturan  eksekusi aset jaminan hak tanggungan yang dapat penulis simpulkan  dari  penelitian ini antara lain, yang pertama yaitu pmk no. 93/2010 tidak mengatur secara tegas mengenai kriteria penilai publik yang dapat melakukan penilaian, hanya diatur bahwa penilaian dilakukan oleh penilai publik yang terdaftar di kementerian keuangan dan memiliki nomor izin penilai publik. Artinya, penilaian tersebut sudah  merupakan  hasil  penilaian (appraisal) yang sah. Hal tersebut mengakibatkan penilai publik menjadi bisa sewenang-wenang dalam menentukan penilaiannya. Yang kedua yaitu tidak adanya ketentuan atau peraturan yang tegas dalam menentukan hasil penentuan harga (dalam hal ini  harga  tanah  yang menjadi objek jaminan yang diletakkan hak tanggungan), misalnya tidak boleh lebih rendah dari harga yang seharusnya (wajar). Kata Kunci: Penemuan Hukum; Perbuatan Melawan Hukum; Lelang; Aset Jaminan