Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) - Chindi Oeliga Yensi Afita (DATIN LAW JURNAL, 2021)
The law is the embodiment of the value of trust, therefore it is natural that the police are expected to be trustworthy in upholding the authority of the law which essentially means upholding the value of trust in society. One of the crimes against forgery of motorized vehicle documents has recently become the target of many four-wheeled vehicles. In answering these problems, this research uses library research and field research. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1.) Counterfeiting of motorized vehicle registration certificates occurs due to economic factors, environmental factors and high demand for interest. motorized vehicles on the market. 20 The enforcement of criminal law against counterfeiting of Motorized Vehicle Numbers is carried out to overcome obstacles in law enforcement against counterfeiting of Motorized Vehicle Numbers based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation by the Lubuklinggau City Resort Traffic Unit Police, namely by , giving warnings and warnings to sellers of Motorized Vehicle Registration Numbers not to make sales without a permit because it is a violation of the law, giving seminars to law enforcers to stay on their goals to enforce the law, and trying to increase legal awareness in the community through socialization. It is emphasized in Article 263 of the Criminal Code that the perpetrator will be subject to 6 years in prison. Keywords: STNK Counterfeiting, Law Enforcement AbstrakHukum   merupakan perwujudan    dari    nilai    kepercayaan    oleh karena    itu   wajar   apabila    kepolisian diharapkan   sebagai   orang   yang   dapat dipercaya dalam  menegakkan  wibawa  hukum  yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai  kepercayaan  di  masyarakat.  Salah  satu  kejahatan  terhadap  pemalsuan  surat  kendaraan   bermotor akhir-akhir  ini  banyak dijadikan target adalah kendaraan  roda empat.     Dalam menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan  penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field research), Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1.) Pemalsuan Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor    terjadi  disebabkan  faktor  ekonomi,  faktor  lingkungan  dan  faktor  tingginya permintaan minat kendaraan bermotor di  pasaran.  20  Penegakan  hukum  pidana  terhadap  pemalsuan  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan Bermotor dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan  hukum terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  oleh  Kepolisian Satuan  Lalu  Lintas Resor  Kota  Lubuklinggau  yaitu dengan  cara,  memberikan teguran dan peringatan kepada penjual Surat Tanda Nomor Kendaraan  Bermotor agar tidak melakukan penjualan tanpa izin karna hal tersebut merupakan  pelanggaran hukum, memberikan seminar   kepada   penegak   hukum agar tetap  pada tujuanya untuk menegakan hukum, dan berupaya untuk meningkatkan  kesadaran  hukum  pada  masyarakat      melalui  sosialisasi.  Ditegaskan  dalam  pasal   263  KUHP pelaku akan dikenakan 6 tahun kurungan penjara.  Kata Kunci: Pemalsuan STNK, Penegakan Hukum