Dua Periode Kepemimpinan Walikota Tangerang Selatan: Airin Rachmi Diany - Ednawan Prihana (Lensa, 2021)
Kepemimpinan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany periode kedua akan berakhir pada bulan April 2021 ini. Dalam masa kepemimpinan selama dua periode eksistensi dan perjalanan Kota Tangsel selama 10 tahun kepemimpinannya telah melewati dan menyelesaikan berbagai tantangan, hambatan, dan persoalan namun masih meninggalkan warisan yang perlu diselesaikan oleh penerusnya. Pada rentang masa tersebut Kota Tangerang Selatan mampu mencetak beragam prestasi membanggakan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan metode studi dokumentasi, literasi dan wawancara. Kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berkut: (1) Kepemimpinan dua periode Walikota Tangerang Selatan Airin Rahmi Diany telah banyak meraih keberhasilan dan prestasi baik tingkat lokal, nasional maupun internasional. Pencapaian keberhasilan terbesar adalah bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur. (2) Masih ada tantangan yang dihadapi dan merupakan warisan pekerjaan rumah oleh penerusnya, yakni : Sampah, Sumber Daya Manusia ( SDM) dan Serapan Anggaran Pendapatan Daerah yang rendah. Saran yang dapat diberikan sbb: (1) Permasalahan sampah dapat cepat terselesaikan solusinya dengan perluasan lahan TPA sehingga dapat menampung sekaligus meningkatkan penanganan sampah yang semakin tahun semakin bertambah. Kedepannya perlu diupayakan pula pembangunan pengolahan sampah berbasis teknologi untuk mengantisipasi peningkatan volume sampah.(2) Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu diadakan pelatihan peningkatan kompetensi SDM, dilaksanakan secara masif, kontinyu dan dengan anggaran belanja yang lebih besar .Penempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat sesuai kompetensinya atau “The right man and the right place” dan melakukan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan Kota Tangerang Selatan.(3).Rendahnya penyerapan Anggaran Belanja Daerah perlu percepatan penyesuaian dalam perubahan peraturan perundangan, sedangkan masalah kendala teknis karena kompetensi SDM yang kurang memadai, perlu adanya peningkatan kualitas SDM dengan penyelenggaraan pelatihan peningkatan penguasaan teknis.