PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2005 - Sukarno Sukarno (JURNAL AVESINA, 2021)
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah yang terdiri dari kepentingan umum sedangkan yang kedua pengadaan tanah untuk kepentingan Swasta yang meliputi kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial. Peneliti akan menjadi pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah norma hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian biasa dan pencurian dengan Pemberatan, Pendekatan yang digunakan, antara lain : Pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach), Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analitical and Conseptual Approach) sedangkan sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bangsa Indonesia meningkatkan aktivitasnya, maka meningkat pulalah kebutuhannya terhadap persediaan tanah. Akibatnya diperlukan penyediaan tanah atau pengadaan tanah, untuk memenuhi kebutuhan pihak swasta dan pemerintah. Pada saat pengadaan tanah diperuntukkan untuk melayani kebutuhan pemerintah, maka ia digunakan untuk memenuhi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Bagi bangsa Indonesia tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, dan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, oleh karena itu harus dikelola secara cermat pada masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Hambatan-hambatan yang berasal dari masyarakat pemegang hak atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah kurangnya kesadaran warga masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan kurangnya pemahaman terhadap artinya kepentingan umum, fungsi sosial hak atas tanah, akibat kurangnya pemahaman mengenai rencana dan tujuan pembangunan proyek tersebut yang sebelumnya telah dilakukan penjelasan dan penyuluhan dari Panitia Pengadaan Tanah.