EVALUASI KEGIATAN PINJAMAN BERGULIR PADA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI KOTA PALEMBANG (Studi Kasus di Tiga Kelurahan) - nana, Sutinah (@-Publik: Jurnal Administrasi Publik, 2016)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan bidang simpan pinjam dalam pelaksanaannya menemui hambatan diantaranya; ada penerapan SOP yang kaku yaitu 1) kewajiban membuka rekening tabungan bagi peminjam di bank, 2)menawarkan pinjaman kepada masyarakat yang akan membuka usaha.Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana hasil kegiatan pinjaman bergulir di Kelurahan 13 Ilir, 14 Ilir dan 23 Ilir selama tahun 2009-2010 dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Unit Pengelola Keuangan (UPK) dan kelompok peminjam di Kelurahan 13 Ilir, 14 Ilir dan 23 Ilir. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan 13 Ilir dan 14 Ilir telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik, perkembangan jumlah pengguna kredit yang cenderung meningkat dan rendahnya kredit macet. Hal ini menunjukkan indikator keberhasilan pemberian kredit, t untuk membantu mengembangkan usaha dan lainnya, hal ini sebagai bukti kepercayaan masyarakat dalam menggunakan kredit. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir sangat tergantung pada LKM, UPK, masyarakat dan tokoh masyarakat. Di Kelurahan 13 Ilir dan 14 Ilir pelaku memiliki kepedulian untuk menagih peminjam dan mendatangi peminjam yang macet. Berbeda di Kelurahan 23 Ilir, kemacetan terus bertambah dan pelaku kurang menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya.Pemberian pinjaman bergulir di PNPM tidak efektif, karena tidak seluruhnya pinjaman untuk keperluan kegiatan usaha, sebagian besar digunakan peminjam untuk menanggulagi keperluaan pada saat dana cair.Hambatan dalam pemberian pinjaman :1)Lambatnya proses pengajuan kredit di Unit Pengelola Keuangan, 2)tunggakan angsuran oleh Kelompok Swadaya Masyarakat, 3) penyalahgunaan nama anggota peminjam, 4)Kekurangan modal, 5)tidak ada dukungan untuk mengambil tindakan tegas terhadap peminjam yang macet dari Koordinator Kota I Palembang dan pihak kelurahan, 6)Belum optimalnya prinsif transparansi,akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.Unit Pengelola Keuangan belum serius menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di kegiatan pinjaman bergulir terutama insentif yang kecil bisa menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu sifat kerelawanan pelaku sudah mulai pudar. Kata kunci : Pinjaman Bergulir, Pemberdayaan Masyarakat, Kelompok Swadaya Masyarakat.