OPTIMALISASI KERJASAMA TNI AL DENGAN PERHUBUNGAN LAUT DALAM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN POROS MARITIM DUNIA - Awan Suryawan; Edi Susilo; Jumino (Jurnal Abdimas Bina Bangsa, 2021)
Melalui berbagai program dan kebijakan dalam bidang maritim, Pemerintah Joko Widodo mempunyai target menjadikan Indonesia naik kelas dari negara dengan tingkat menengah bawah ke negara dengan tingkat   penghasilan   menengah   atas.   Indonesia   diharapkan   menjadi negara maritim yang maju, mandiri dan kuat, setara dengan negara maju lainnya.Kebijakan maritim diambil sebagai upaya untuk menyelamatkan perekonomian negara dari sektor maritim yang jumlahnya cukup besar yang selama  ini cenderung belum termanfaatkan secara optimal serta menguap melalui illegal fishing, illegal logging, illegal mining, penyelundupan bahan bakar minyak dan berbagai kegiatan ilegal lainnya. TNI AL dan Kemenhub RI merupakan dua instansi yang memiliki kepentingan dan kewenangan di laut, dan menjadi tulang punggung pemerintah dalam mengawal program aspek maritim.   Kerjasama   diantara   dua   instansi   ini   mutlak   diperlukan, sehingga berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Kerjasama dalam bidang infrastruktur dan konektivitas perlu ditingkatkan. Peningkatan kerjasama dalam bidang personel. Kerjasama dalam bidang operasi keamanan laut perlu dioptimalkan