Perjanjian Kerja sama Interkoneksi Short Message Service pada Industri Telekomunikasi dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat; Studi Putusan Kasasi Nomor 9k/Pdt.Sus-Kppu/2016 - Army Setyo Wibowo; Iwan Erar Joesoef (SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2021)
The price fixing agreement is prohibited by Article 5 of Law Number 5 of 1999 concerning Anti-Monopoly and Unfair Business Competition, this because the existence of a price fixing agreement will eliminate competition in terms of prices for products marketed, which resulting in losses for consumers. Likewise what happened in the case that started with the KPPU Case No. 26 / KPPU-L / 2007 and finally ended in the Supreme Court decision through Case No. 9K / Pdt.Sus-KPPU / 2016, where there was a price fixing agreement between Excelcomindo, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, Bakrie Telecom. As for the problem of this research is how the limitation of price fixing that violates the law of unfair business competition and price fixing made by the government / regulator, with also how the basis for consideration of the Supreme Court in Case No. 9K / Pdt.Sus-KPPU / 2016 rejects the reasons of the parties to enter into such agreement. To answer this problem, this research uses a normative juridical method with secondary data as its data.Keywords: Price Fixing Agreement, Monopoly, KPPU AbstrakPerjanjian penetapan harga dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal tersebut dikarenakan dengan adanya perjanjian penetapan harga, maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang dipasarkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Konsumen. Begitu pula yang terjadi dalam kasus yang bermula dari Perkara KPPU No. 26/KPPU-L/2007 dan akhirnya berakhir pada putusan Kasasi melalui Putusan No. 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016, dimana terdapat perjanjian penetapan harga antara Excelcomindo, Indosat, Telekomunikasi Indonesia, Bakrie Telecom. Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana batasan penetapan harga yang melanggar hukum persaingan usaha tidak sehat dengan penetapan harga yang dibuat oleh pemerintah/regulator, dan dasar pertimbangan Mahkamah Agung melalui Putusan No. 9K/Pdt.Sus-KPPU/2016 menolak alasan para pelaku usaha melakukan perjanjian penetapan harga. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder.Kata Kunci: Perjanjian Penetapan Harga; Monopoli; KPPU.