Mengantisipasi Dampak Yuridis dan Non Yuridis Pelibatan TNI dalam Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) - Arief Fahmi Lubis (SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2021)
Threats faced by the Indonesian people come from non-traditional threats, Indonesia's strategic defense policies are directed to face and overcome non-traditional threats. driven compared to other institutions. The absence of a legal umbrella that regulates the involvement of the TNI in the implementation of  MOOTW duties can also be used by groups or organizations who are not happy with the TNI institution so that the slightest mistake made by TNI members in the field can be used as a powerful weapon to discredit the TNI and bring down the TNI by specific group goals and missions. This study was conducted with the aim of providing an overview and analyzing the juridical and non-juridical impacts of TNI involvement in MOOTW duties and to provide an overview and analysis of efforts to overcome the juridical and non-juridical impacts of TNI involvement in MOOTW duties. This research was conducted using a normative juridical research method by conducting a comprehensive study based on legislation and empirical juridical research, namely conducting an assessment based on observations of threats involving the TNI. This study will use the Theory of Rule of Law and Theory of Authority as the theoretical basis in analyzing the main problems in research on the authority of the TNI to overcome threats that must be equipped with juridical aspects. The government, the DPR, the leadership of the TNI, the Ministry of Defense, the Police and other relevant agencies in an effort to anticipate the juridical and non-juridical impacts of the TNI's involvement in MOOTW duties.Keyword: Regulation; The involvement of the TNI; Military Operations Other Than War (MOOTW) AbstrakAncaman yang dihadapi bangsa Indonesia berasal dari ancaman non-tradisional, kebijakan strategis pertahanan Indonesia diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional. Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pelibatan TNI dalam pelaksanaan tugas OMSP dapat dimanfaatkan juga oleh kelompok atau organisasi yang tidak senang dengan institusi TNI sehingga kesalahan sekecil apa pun yang dilakukan oleh anggota TNI di lapangan dapat dijadikan sebagai senjata yang ampuh untuk mendiskreditkan TNI dan menjatuhkan TNI dengan tujuan dan misi-misi kelompok tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran dan menganalisis dampak yuridis dan non yuridis pelibatan TNI dalam tugas OMSP dan memberikan gambaran dan menganalisis upaya mengatasi dampak yuridis dan non yuridis pelibatan TNI dalam tugas OMSP. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian yang komprehensif bersumber pada peraturan perundang-undangan dan juga penelitian yuridis empiris yaitu melakukan pengkajian berdasarkan pada pengamatan terhadap ancaman yang melibatkan TNI. Penelitian ini akan menggunakan Teori Negara Hukum dan Teori Kewenangan sebagai landasan teori dalam menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian tentang kewenangan TNI mengatasi ancaman yang harus dilengkapi dengan aspek yuridis. Oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah, DPR, Pimpinan TNI, Depan, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam upaya mengantisipasi dampak yuridis dan non yuridis pelibatan TNI dalam tugas OMSP.Kata Kunci: Yuridis; Pelibatan TNI; OMSP.