PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PENYEBARAN DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2019 (Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018) - Mustofa Kemal Amarella (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2020)
Mustofa Kemal Amarella, Ðgus YuliÐ°nto, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya email: kemalkemmal@ymail.com Â ABSTRAK Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyebaran Bahan Kampanye pada pasal 31 ayat (2) dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi penegakan hukum pelanggaran penyebaran dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penyebaran Bahan Kampanye pada pasal 31 ayat (2). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif Bentuk teguran yang diberikan yaitu dilakukan secara tertulis dari Bawaslu Kota/Panwaslu kecamatan yang berisi perintah untuk menurunkan sendiri Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang tidak sesuai ketentuan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam. Adapun prosedur pencopotan dilakukan dengan memberikan himbauan kepada caleg yang bersangkutan untuk menurunkan atau mencopot alat peraga kampaye, namun demikian apabila tidak tanggapan maka Bawaslu Kota/Panwaslu kecamatan melakukan pencopotan atau penurunan. Hambatan yang dihadapi penegakan hukum terhadap pelanggaran penyebaran dan pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu adanya keterbatasan dari kewenangan dari Bawaslu untuk mengeksekusi, dimana Bawaslu juga harus melibatkan semua pihak termasuk Satpol PP, Polresta, dan perwakilan dari partai politik, keterbatasan sarana dan fasilitas sehingga pelaksanaan penertiban tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, jumlah yang APK mencapai belasan ribu, APK berupa bendera banyak dipasang pada tempat yang cukup sulit dijangkau serta faktor masyarakat dan budaya taat hukum menjadi hal penting dalam mendukung pelaksanaan hukum. Kata Kunci: Pelanggaran Penyebaran dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Pemilu di Kabupaten Jombang Tahun 2019 dan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018)Â ABSTRACTThis research aims 1) to find out the law enforcement over violations and setting-up of campaigning props not complying with the regulatory provisions set by General Election Commission Number 23 of 2018 concerning Distribution of Campaigning Props as in Article 31 paragraph (2) and 2) to find out and analyze the impeding factors faced by law enforcers regarding the distribution and setting-up of the props contravening the regulation of the General Election Commission Number 23 of 2018 concerning Distribution of Campaigning Props as in Article 31 paragraph (2). This research employed empirical-juridical methods and a socio-juridical approach, and the legal materials were analyzed by descriptive-qualitative methods. A warning is released in writing by Election Supervisory Body (Bawaslu) in the city/Election Supervisory Committee at the district level. The warning requires all the props not complying with the regulatory provisions to be dismantled within twenty-four hours following the issuance of the warning. That is, the warning should reach the candidates concerned, suggesting them to dismantling all the props. In case of the absence of responses from the parties in charge, the supervisory body will dismantle the props. The hindrances faced by the law enforcers regarding these violations involve limited authorities of the supervisory body to execute the dismantling, where the General Election Supervisory Body has to involve the participation of Civil Service Police Unit (SATPOL PP), Sub-Regional Police (Polresta), and representatives of political parties concerned. Another problem deals with the limited infrastructure and facilities, and this problem has also interrupted optimal execution. On the contrary, the campaigning props installed have reached thousands, especially political flags installed at some corners that are not easy to reach. When all these are the case, peopleâ€™s awareness of the law is highly essential to help tackle all these issues. Keywords: Violation of Spread and Installation of Campaign Props, Elections in Jombang Regency in 2019 and Article 31 Paragraph (2) of the Election Commission Regulation (KPU) Number 23 of 2018)