KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM PROSES AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN BERDASARKAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS - Giovanni Gavin Gunason (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Giovanni Gavin Gunason, Amelia Sri Kusuma Dew, Shanti Riskawati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: gavin.gunason@yahoo.com   ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kekaburan hukum di dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas oleh karena tidak terdapat suatu aturan yang menjelaskan secara lebih lanjut di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sehingga menimbulkan celah hukum dalam menentukan harga wajar dari suatu saham. Serta juga, Terdapatnya konflik hukum antara pasal 126 ayat (1) dan 126 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana didalam pasal 126 ayat (1) yang semakin menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap hak yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Pemenuhan Asas Kepastian Hukum Terhadap Hak Pemegang Saham Minoritas di Dalam Proses Pengambilalihan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas? (2) Bagaimana Model Pengaturan Yang Ideal Terhadap Hak Pemegang Saham Minoritas di Dalam Proses Pengambilalihan ditinjau dari Asas Fairness Pada Prinsip Good Corporate Governance? Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan analisis dan pendekatan undang-undang. Dari hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis memperoleh kesimpulan bahwa (1) Pasal 62 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan pasal 126 Ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat membuat pemegang saham mayoritas memiliki kecenderungan untuk tidak memperhatikan sama sekali terkait dengan hak pemegang saham minoritas oleh karena tidak mengatur secara lebih lanjut terkait dengan pengertian serta kriteria jelas atas pembelian kembali saham dengan harga yang wajar, dan juga apabila terjadi ketidak sepakatan atas harga wajar oleh pemegang saham minoritas, maka tanpa mendengarkan ataupun memperhatikan hak suara dari pemegang saham minoritas, proses terkait dengan akuisisi dapat terus berjalan dan tidak dapat diberhentikan atau ditunda lewat upaya hukum apapun yang ditempuh oleh pemegang saham minoritas. (2) Keberadaan dari prinsip Fairness sendiri dalam hal ini menjadi menjadi suatu jaminan dalam pemberian kepastian hukum atas perlindungan terhadap hak dan kepentingan pemegang saham. Namun layaknya sebuah prinsip pada umumnya, Fairness juga membutuhkan persyaratan agar dapat diterapkan secara efektif. Syarat tersebut berupa adanya suatu peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, tegas, dan juga dapat secara efektif untuk ditegakkan, sehingga dapat memberikan jaminan atas kepastian hukum terkait dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pemegang saham manapun, tanpa terkecuali. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Akuisisi, Perseroan TerbatasABSTRACT Giovanni Gavin Gunason, Business Economics Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, Malang, May 2021, Legal Protection of Minority Shareholders in Company Acquisition according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn., M.S., Shanti Riskawati, S.H., M.Kn. This research departs from the vague of law as in Article 62 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in which there is no regulatory provision in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liabilities Companies. This lack has led to legal loopholes in setting a reasonable price in shares. There is also a conflict of norms between Article 126 paragraph (1) and 126 paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, where article 126 paragraph (1) adds more potential of legal loopholes regarding the rights held by minority shareholders. Departing from the above issues, this research aims to find out: (1) how is the principle of legal certainty of the rights of minority shareholders fulfilled in the process of company acquisition according to Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies? (2) what appropriate model can be provided for the rights of minority shareholders in the process of the acquisition based on the perspective of fairness in the principle of good corporate governance? This research employed normative-juridical methods, analytical and statutory approaches. Based on the analysis results, this research concludes that (1) Article 62 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Article 126 Paragraph (3) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies could divert the attention of minority shareholders from the rights of minority shareholders since they do not provide further definition and clear criteria of rebuying the shares at a reasonable price. From this problem, if the agreement over reasonable price is absent among minority shareholders, without hearing and paying attention to the right to voice from the shareholders, the acquisition may go on and cannot be stopped or postponed regardless of any legal actions taken by the shareholders. (2) the principle of fairness serves as a warranty in providing legal certainty to give protection to the rights and the interest of shareholders. Like other principles, fairness should also be set with requirements to allow effective implementation. The requirements of the principle-setting may involve clear, consistent, and strict regulatory provisions of law that can be effectively enforced so that it could ensure that legal certainty is provided for the rights of shareholders in general. Keywords: Legal Certainty, Minority Share Holders, Acquisition, Limited Liability Company