Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi - Tri Nada Sari; Elly Sudarti; Yulia Monita (PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021)
This article aims to find the execution of court decisions by prosecutors in crime of paying subtitute money in criminal deed of corruption at Muaro Jambi District Prosecutor’s Office. Aims to discuss is: why the criminal excecution of payment of subtitute money cannot be carried out optimally and the efforts made by the prosecutor as excecutor to maximizing the payment of compensation in criminal cases of corruption in order to recover state losses. The research results obtained in this research are: 1) the execution of substitute money punishment but the leniency is close to the main criminal. 2) the efforts of executing attorney to maximize the penalty for paying subtitute money, substitute money punishment is from of criminal application aimed to recovering state financial losses, the excecutor prosecutor’s efforts to maximize penalty of subtitute money, namely by ordering convict to pay as much as possible. Obtained from corruption. Prosecutor has authority to confiscate and auction off property, and trace the assets of convicted person to pay subtitute money, if convict’s property is insufficient to pay subtitute money, then he will sentence imprisonment which does not exceed the basic threat of imprisonment.   ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi putusan pengadilan oleh jaksa terhadap pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, yang dibahas yaitu: mengapa eksekusi pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan upaya yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor untuk memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi demi mengembalikan kerugian negara. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1) Eksekusi pidana uang pengganti, pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan pada tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan, pidana pembayaran uang pengganti ini bersifat fleksible. Walaupun pembayaran uang pengganti ini hanya bersifat sebagai pidana tambahan, namun bobot berat-ringannya mendekati pidana pokok. 2) Upaya Jaksa eksekutor dalam memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti, pidana uang pengganti merupakan bentuk penerapan pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara, upaya jaksa eksekutor dalam memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti yaitu dengan memerintahkan kepada terpidana agar membayar sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang di peroleh dari tindak pidana korupsi. Jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda, serta melacak aset milik terpidana untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pokok pidana penjara.