Layanan Kartu Indonesia Sehat (Kis) Perspektif Maslahah - Navida Azizah (Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 2021)
Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan “Peserta PBI Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu” namun data yang penulis peroleh di Desa Tanjunggunung Jombang dari 788 warga miskin hanya 517 yang mendapatkan KIS,sedangkan masih ada 284 warga miskin tidak mendapatkan KIS. Tentu hal ini memperlihatkan bahwa pembagian PBI KIS di Desa Tanjunggunung tidak berkesinambungan antara das sollen dan das sein. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelayanan Pembagian KIS di masyarakat Desa Tanjunggunung Kecamatan Peterongan Jombang yang ditinjau melalui perspektif maslahah,untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan di Desa Tanjunggunung Jombang. Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, data sekunder diperoleh dari tinjauan literatur. Temuan yang dihasilkan adalah bahwa layanan KIS di desa Tanjunggunung Jombang telah sesuai dengan pespektif maslahah karena memiliki manfaat dan kegiatannya besifat rasional. Serta evaluasi pelaksanaan pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 di Desa Tanjunggunung telah dilakukan dengan optimal.