KONSTITUSIONALITAS KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA - RIZKI RAHAYU FITRI; FAISAL AKBAR NASUTION; MIRZA - NASUTION; JELLY - LEVIZA (BULETIN KONSTITUSI, 2021)
UUD NRI Tahun 1945 pasca amandemen, tidak memberi ruang kepada Lembaga Tinggi (MPR) dalam membuat produk Hukum TAP MPR lagi. Akibat dari kewenangan MPR yang sudah dihapus dan jelas tertera dalam Bab I ayat (2) dan Bab II Pasal 3 ayat (1) sampai dengan (3) UUD Tahun 1945 sebelum amandemen. Namun, hal dilematis ini menjadi problematika dan perdebatan antar ahli hukum tata Negara di republik ini, akibat dari Pasal I aturan Peralihan yang menyebutkan pengujian status hukum TAP MPR sebagai batu uji. Status Hukum TAP MPR memiliki legitimasi pada konstitusi, namun yang menjadi persoalan ialah kewenangan MPR dalam membentuk kembali TAP MPR serta mencabut. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara melainkan lembaga tinggi yang disamaratakan dengan lembaga-lembaga lainnya yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga ini menjadi buah simalakama dalam praktiknya akibat dari di hapusnya Kewenangan tersebut, dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 sebelum amandemen, pun juga Pasal 3 ayat (3) UUD Tahun 1945 sebelum amandemen. Judicial Review yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tidak membuahkan hasil, akibat MK tidak memiliki ruang yang cukup jelas atas pengujian TAP MPR ini, UUD NRI Tahun 1945 memiliki kewenangan hanya menguji UU yang bertentangan dengan UUD bukan TAP MPR yang bertentangan dengan UUD.