IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI MIKRO DI KABUPATEN NGAJUK - Ajie Hanif Muzaqi; Muhammad Zainal Layfani (Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara, 2021)
AbstrakKebijakan publik adalah cara dari pemerintah yang disepakati bersama untuk memenuhi tanggung jawab, seperti melindungi hak-hak dari masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga Negara. Dunia pada sekarang ini sedang dilanda oleh wabah corona virus disease 2019 atau sering disebut Covid-19. Membuat berbagai sektor menjadi berantakan, tak terkecuali sektor ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian membuat kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19 untuk meminimalisisr peyebaran virus corona. Dimana peraturan tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif  yaitu metode yang berusaha menafsirkan dan memahami makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kebijakan publik yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 banyak merugikan pelaku UMKM, karena penghasilan mereka menjadi berkurang akibat dari pembatasan jam operasional dan pembatasan pengunjung atau tidak diperbolehkan adanya kerumunan. Kata Kunci: Kebijakan Publik; Covid-19; Peraturan Gubernur. Abstract  Public policy is a mutually agreed way of government to fulfill responsibilities, such as protecting the rights of the community and improving the welfare of citizens. The world is currently being hit by an outbreak of the corona virus disease 2019 or often called Covid-19. Making various sectors into a mess, including the economic sector. The East Java Provincial Government then made a policy on Governor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Implementation of the Health Protocol and Covid-19 Control to minimize the spread of the corona virus. Where these regulations must be obeyed by all the people of East Java. The type of this research is qualitative, namely a method that seeks to interpret and understand the meaning of an event of human behavior interaction in certain situations according to the researcher's own perspective. The results of the study stated that the public policies issued by the East Java Provincial Government through Governor Regulation Number 53 of 2020 caused a lot of harm to MSME actors, because their income was reduced due to restrictions on operating hours and visitor restrictions or no crowds were allowed. Keywords: Public policy; Covid-19; Governor Regulation.