PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK KERAMIK LANTAI YANG MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI DI KOTA BANDA ACEH - Yoga Arief Indriansyah; Mustakim Mustakim (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, 2021)
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) menyebutkan  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Didalam  pasal  4  huruf  h  tentang  hak  konsumen  yaitu  hak  untuk mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Tetapi didalam kenyataannya hukum perlindungan konsumen terkait penjualan keramik lantai yang cacat tersembunyi belum terlaksana sebagaimana yang diatur didalam  peraturan  perundang-undangan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  perlindungan  hukum bagi  konsumen  yang  dirugikan  atas  pembelian  keramik  yang  mengandung  cacat  tersembunyi,  faktor  yang menyebabkan  pelaku  usaha  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  konsumen,  serta  upaya  apa  yang  dapat dilakukan  oleh  konsumen  terhadap  kerugian  pembelian  keramik  yang  mengandung  cacat  tersembunyi.  Jenis metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  yuridis  empiris  yaitu  penelitian  kepustakaan  dan  lapangan, penelitian  lapangan  untuk  mendapatkan  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  informan  dan  responden melalui  wawancara    dan  penelitian  kepustakaan  untuk  memperoleh  data  sekunder  yaitu  mengkaji  peraturan perundang-undangan  dan  buku-buku.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  perlindungan  hukum terhadap  konsumen  dalam  penjualan  keramik  yang  cacat  tersembunyi  belum  sesuai  dengan  yang  telah ditentukan  didalam  UUPK.  Faktor  penyebab  pelaku  usaha  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  adalah  faktor pelaku usaha mencari keuntungan, kurangnya kesadaran pelaku usaha, pelaku usaha tidak teliti, serta kurangnya peran pemerintah daerah dalam memberikan sarana dan prasarana. Upaya bagi konsumen yang dirugikan dapat bermusyawarah  kepada  pelaku  usaha  dan  konsumen  dapat  juga  mengajukan  gugatan  dipengadilan  atau  diluar pengadilan  dengan  bantuan  Yayasan  Perlindungan  Konsumen  Aceh  (YaPKA)  atau  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana yang diatur didalam pasal 45 UUPK. Disarankan kepada konsumen untuk  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  sebelum membeli  keramik  agar  hak-hak  konsumen  tidak  dia- baikan  dan  bagi  konsumen  yang  dirugikan  dapat  komplain  pada  pelaku  usaha  atau  dapat  meminta  bantuan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) agar hak-hak konsumen dilindungi dan mendapat ganti keru- gian yang layak.