IMPLIKASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA TNI ANGKATAN UDARA - Potler Gultom (JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA, 2021)
AbstrakManusia dalam kehidupannya sehari-hari membutuhkan perjanjian, terutama dalam menjalankan bisnis. Para pihak yang terlibat di dalam perjanjian harus memperhatikan klausula-klausula yang telah disepakati. Perjanjian  dapat digunakan sebagai dasar yang mengikat untuk menyelesaikan permasalahan diantara bagi para pihak. Salah satu contoh perjanjian  adalah perjanjian tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa banyak dilakukan diberbagai instansi, salah satu diantaranya di instansi TNI Angkatan Udara (TNI AU). Pengadaan barang/jasa di TNI AU berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Peraturan ini lahir mengingat: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Menjadi Permasalahan terkait Bagaimana implikasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa TNI AU dan Bagaimana kedudukan hukum para pihak dalam perjanjian pengadaan barang/jasa TNI AU. Metode penelitian ini menggunkan penelitian hukum yuridis normatif. Pembahasan pada implikasi asas kebebasan berkontrak pada perjanjian pengadaan barang/jasa TNI AU dan kedudukan hukumnya. Dimana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa TNI AU ini sudah menerapkan asas kebebasan berkontrak hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi khususnya dalam hal pengadaan barang/jasa, serta pembentukan draf kontrak pengadaan barang/jasa berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dan mengacu pada contoh perjanjian yang dibuat oleh kementerian terkait dan Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa masing-masing diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuataan rancangan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk kemudian disepakati dan dilaksanakan. Namun dalam praktek, kedudukan pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/jasa sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang/jasa selalu berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang/jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang/jasa.Kata Kunci: Asas, Barang/Jasa, TNIAbstractHumans in everyday life need an agreement, especially in running a business. The parties involved in the agreement must pay attention to the agreed clauses. The agreement can be used as a binding basis for resolving issues between the parties. An example of an agreement is an agreement for the procurement of government goods/services. Procurement of goods/services is mostly carried out in various agencies, one of which is the Indonesian Air Force. The procurement of goods/services for the Indonesian Air Force is guided by Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. This regulation was born with the following considerations: procurement of government goods/services has an important role in the implementation of national development to improve public services and national and regional economic development. This is a problem related to the implications of the principle of freedom of contract in the agreement for the procurement of indonesian Air Force goods/services and what is the legal position of the parties in the agreement for the procurement of indonesian Air Force goods/services. This research method uses normative juridical law research. Discussion on the implications of the principle of freedom of contract in the agreement for the procurement of goods/services of the Indonesian Air Force and its legal position. Where in the implementation of the procurement of goods/services the Air Force has implemented the principle of freedom of contract, this is evidenced by the existence of an organizational structure, especially in terms of procurement of goods/services, as well as the formation of a draft contract for the procurement of goods/services based on Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 16 of 2018 and refers to examples of agreements made by the relevant ministries and parties involved in the procurement of goods/services, each of which is given the opportunity to participate in the preparation of the contract or agreement and study it for later agreement and implementation. However, in practice, the position of users of goods/services with providers of goods/services is often unbalanced, users of goods/services are always in a stronger position, while providers of goods/services are in a weak position so that they tend to comply with the requirements proposed by users of goods/servicesKeywords: Principles, Goods/Services, TNI