AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR LURAH PADANG LAMBE KOTA PALOPO - arif ferdian; Syamjaya Syamjaya; Herman Saputra (Journal I La Galigo : Public Administration Journal, 2021)
Akuntabilitas yang diharapkan berjalan dengan baik di kelurahan padang lambe masih belum maksimal hal ini disebakan ada beberapa kendala mulai Sumber daya manusia yang tidak memiliki bebrapa kemampuan dan tingkat kejujuran dan rasa iklas dalam memberikan layanan kepada masyrakat sehingga menyebabkan beberapa kendala dan pekerjaan baru yang dimunculkan seperti lambatnya penyelasaian administratif dalam pengurusan KTP, KK sehingga membuthkan waktu lama, kurangnya kecakapan penggunaan IT juga menjadi alasan terhambat dan lambatnya proses layanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan mengakibatkan tidak seuai standar prosedur yakni sifat aparatur perlu diperbaiki dalam memberikan layanan biaya administratif yag sering masih ditemukn dibeberapa masyarakat yang melakukan pengurusan. Padahal bentuk semacam ini harus dihilangkan. Oleh karena itu peneliti tertarik mengkaji dan mengetahui tentang Akuntabilitas Kinerja Aparatur Dalam Pelaksanaan pelayanan di Kantor Lurah Padang Lambe. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang malakukan pengumpulan data dengan menggunakan observasi. wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa akuntabel yang diharapkan di kantor lurah Padang Lambe belum berjalan maksimal disebabkan SDM Aparatur di kantor Kelurahan Padang lambe masih di bawa rata-rata dan mengakibatkan kemampuan menggunakan Teknologi masih kurang. Hal inilah menjadi terhambatnya pelayanan yang diberikan kepada masayarakat terhambat. Sedangkan akuntabel dari Aparatur masih minim dapat ditemukan di kantor kelurahan mash banyaik keluhan dalam pelayanan khususnya akuntabel proses, dan akuntabel kejujuran.Sehingga peneliti memberikan beberapa rekomendasi yakni perlu ada peningkatan SDM Aparatur karena mampu mempengaruhi pelaksanaan pelayananan  di Kantor Lurah Padang Lambe.Akuntabilitas Kinerja,  Aparatur, Pelaksanaan Pelayanan