PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA - Akbar Ihza Mahendra; Syarifuddin Syarifuddin (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 2021)
Abstrak-  Tujuan  penulisan  artikel  ini  untuk  menjelaskan  ketidaktaatan  pejabat  TUN  terhadap  putusan pengadilan,  hambatan  pelaksanaan  putusan  pengadilan  di  Pengadilan  TUN  B.Aceh.  Hasil  penelitian menjelaskan  ketidaktaatan  pejabat  TUN  terhadap  putusan  karena  sudah  sesuai  dengan  perundang-undangan; putusan berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dilaksanakan; putusan tersebut dianggap tidak memenuhi rasa  keadilan;  tergugat  telah  memiliki  kepentingan  dengan  pihak  ketiga  sehingga  terikat  mempertahankan keputusan yang digugat sehingga keberhasilan dalam menjalankan putusan pengadilan sangat bergantung pada perkara yang disengketakan dan sikap kooperatif. Lalu hambatan dalam yaitu tidak ada fungsi pemaksaan pada pengadilan TUN; kurangnya peran intansi atasan pejabat TUN; kurangnya kekuatan uang paksa dalam eksekusi putusan,  dan  kurangnya  efektivitas  media  massa.  Disarankan  perlunya  kesadaran  hukum  dan  tanggung  jawab sebagai  aparat  pemerintahan,  sehingga  pelaksanaan  putusan  bermanfaat  dan  memiliki  kepastian  hukum. Melakukan  pembinaan  dan  sanksi  admnistratif  oleh  atasan  pejabat  TUN  kepada  pejabat  TUN  yang  tidak melaksanakan  putusan  pengadilan  agar  pejabat  TUN  selanjutnya  lebih  berhati-hati  dalam  mengeluarkan keputusan tersebut. Kata kunci: Pelaksanaan putusan, Pengadilan TUN.