Evaluasi Kebijakan Mutu Layanan Kesehatan dalam Era JKN di Provinsi DKI Jakarta: Studi Kasus Hipertensi dengan Data Sistem Kesehatan (DaSK) - Eva Tirtabayu Hasri; Hanevi Djasri (Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2021)
Kematian tertinggi di Provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh iscemic heart disease dan stroke, salah satu risiko terjadinya kedua penyakit tersebut adalah hipertensi. Tingginya kasus penyakit ini menjadi dasar diperlukannya analisa efektifitas upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan, melalui regulasi kendali mutu dan kendali biaya, pencegahan kecurangan, dan kapitasi berbasis kinerja. Penelitian menggunakan metode penelitian analisa statistik deskriptif sederhana, data dikumpulkan secara sekunder dari DaSK PKMK FK-KMK UGM yang memuat data IHME dan sampel BPJS Kesehatan. Hasil tiga regulasi mutu menunjukkan bahwa: 1) regulasi KMKB belum efektif, karena total klaim diagnosa hipertensi (I11, I12, I13, I15) di provinsi DKI Jakarta dari tahun 2015 ke tahun 2016 menunjukan adanya peningkatan; 2) regulasi pencegahan kecurangan telah efektif berjalan, karena jumlah kunjungan dan total biaya diagnosa hipertensi esensial tahun 2015 ke tahun 2016 di provinsi DKI JAKARTA terlihat sebanding dari tahun 2015 ke tahun 2016; 3) regulasi KBK juga telah efektif berjalan karena rasio peserta sakit diagnosa hipertensi esensial yang dirujuk ke rumah sakit di provinsi DKI Jakarta tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan. Kebijakan KBK dan pencegahan kecurangan efektif meningkatkan mutu tata laksana hipertensi di provinsi DKI Jakarta sedangkan kebijakan KMKB belum efektif meningkatkan mutu tata laksana hipertensi di provinsi DKI Jakarta.