Analisis Capaian Peta Jalan JKN di Provinsi Sumatera Utara - Juanita Juanita (Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2021)
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah diimplementasikan sejak tanggal 1 Januari 2014. Berdasarkan Peta Jalan JKN ada 8 sasaran yang harus dicapai pada tahun 2019. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang juga telah mengimplementasikan JKN. Kabupaten/kota yang ada sangat bervariasi baik dari sisi kondisi geografis maupun ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capaian Peta Jalan JKN tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data kuantitatif diperoleh dari data sekunder Dashboard Sistem Kesehatan (DaSK), data sampel JKN,  dan Sismonev DJSN. Hasil penelitian : menunjukkan bahwa dari aspek Tata kelola, JKN belum mencapai sasaran yang diharapkan. BPJS Kesehatan belum beroperasi dengan baik, dapat dilihat dari terjadinya defisit di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara 2016. Defisit terjadi karena jumlah kapitasi yang dibayarkan ke FKTP dan klaim yang dibayarkan ke FKTL lebih besar dari iuran yang diterima. Equity pelayanan kesehatan masih belum tercapai. Cakupan kepesertaan tahun 2019 sebesar 76,18 %, walaupun ada beberapa kabupaten/kota yang sudah mencapai lebih dari 90 %, namun ada juga yang masih 65 %.  Utilisasioleh segmen PBI masih sangat rendah dibandingkan dengan segmen PBPU dan PPU. Ketersediaan SDM kesehatan dan fasilitas kesehatan masih belum merata dan terdistribusi secara merata sesuai dengan kebutuhan di 33 kabupaten/kota. Mutu pelayanan kesehatan belum optimal, salah satunya disebabkan belum berperan secara maksimal tim fraud atau tim monev, hingga masih ditemukannya iur biaya yang dikenakan pada pasien. Rekomendasi :1) Pemerintah daerah tidak hanya fokus pada capaian kepesertaan namun juga harus memperhatikan ketersediaan layanan kesehatan; 2) BPJS Kesehatan memberikan kompensasi bagi daerah yang masih kurang sarana dan prasarana kesehatannya.