PATTERN OF REGIONAL OFFICE / CITY OFFICE SPACE POLA PENATAAN RUANG KANTOR KABUPATEN / KOTA - Hidayatul Mustafit; Gatoet Wardianto; adi sasmito (JURNAL ARSIP UNPAND, 2021)
Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang terdiri dari beberapa daerah provinsi.Daerah provinsi itu terdiri dari daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah itu terdapatsistem pemerintah yang mengatur dan diatur oleh undang-undang dasar 1945. Pemerintahdaerah yang dimaksut adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Kabupatenmerupakan unsur utama dalam mengatur Pemerintah di suatu daerah. Dalam melaksanakanotonomi daerahnya, Pemerintah Kabupaten/kota membutuhkan sarana dan prasarana untukmewadahi aparatur sebagai tempat kerja bagi pegawai yaitu kantor pemerintahan.Kantor Pemerintah Kabupaten berfungsi sebagai wadah/tempat dari aktivitas/kegiatanpemerintahan daerah setempat dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakatumum di daerah Kabupaten. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat diperlukan saranadan prasarana yang memadai salah satunya adalah kantor pemerintah tempat pekerja seorangpegaiwai negeri sipil yang representatif. Sebagai kantor pemerintahan, gedung perkantoranharus memiliki karakteristik bentuk yang spesifik dan juga harus mempunyai sistempenataan bangunan yang baik dan terencana secara Arsitektural. Bangunan ini ditujukanuntuk mewadahi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.Gedung kantor yang memadai bertujuan agar menciptakan sistem atau mekanisme kinerjainstansi pemerintah yang lebih terintegrasi dan menyeluruh, mewujudkan pola layanankepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien, kantor pemerintah harus mampumencerminkan suatu lambang kedudukan pusat pemerintahan.