Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi - Miftakhul Khobid; Gunarto Gunarto (Jurnal Hukum Khaira Ummah, 2018)
ABSTRAKPenelitian ini berjudul Analisa Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan Penelitian ini : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana korupsi yang akan datang.Hasil Penelitian : a) Kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar, sebagi berikut: 1) Kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi yang berlaku saat ini, tindak mencantumkan kualifikasi delik apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”. Kebijakan Hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi saat ini tidak memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis mengenai “permufakatan jahat”, “tindak pidana dalam hal pembantuan atau pembatu” (medeplichtige) dan “pengulangan tindak pidana”(recidive). 2) Kebijakan hukum pidana dalam hal pemberantasan tidak pidana korupsi, masih tersebar di beberapa perundang-undangan dan menggunakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berbeda, hal ini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam aspek keadilan. b) Mencermati kelemahan yang terdapat dalam kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi saat ini, serta kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disusun oleh pemerintah (Naskah bulan Agustus 2008), maka sebaiknya dilakukan pembaharuan terhadap kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana korupsi untuk yang akan datang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Rumusan tindak pidana korupsi tetap menekankan pada unsur “merugikan keuangan atau perekonomian negara”. memberikan pengertian yuridis mengenai “Permufakatan jahat”, serta “pengulangan tindak pidana” (recedive). 2) Mencantumkan pemberatan pidana atau pemidanaan untuk tindak pidana korupsi khususnya pada lingkup “suap” dan “pemerasan dalam jabatan” yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap perkara-perkara hukum yang sedang diperiksa.Kata Kunci : Analisa Kebijakan, Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi ABSTRACT  This research entitled Policy Analysis of Criminal Law Formulation in Countering Corruption Crime. The purpose of this study: 1) To know and analyze the formulation policy of corruption in the current legislation. 2) To know and analyze the formulation policy of corruption crime that will come.Result of research: a) Formulation policy of criminal law especially concerning formulation of corruption crime at this time, has some fundamental weakness, as follows: 1) Criminal law policy in case of corruption crime in effect now, "Or" crime ". The criminal law policy in the case of corruption currently does not provide juridical definition or constraints on "malicious conspiracy", "meditlichtige and recidive". 2) Criminal law policy in the case of non-criminal corruption eradication, still scattered in several legislation and using sanctions based on different laws, this can cause problems especially in the aspect of justice. b) Paying close attention to the weaknesses contained in the criminal law policy regarding the current corruption crime, and the weaknesses contained in the Draft Law on Corruption Eradication made by the government (Manuscript of August 2008), it is advisable to update the criminal law policy regarding criminal corruption for the future, taking into account the following matters: 1) The formulation of criminal corruption still emphasizes the element of "harming the finance or economy of the country". provide a juridical understanding of "conspiracy", and "recedive". 2) Include a criminal or criminal penalty for corruption, particularly in the sphere of "bribery" and "extortion in office" committed by law enforcers against the legal cases being examined. Keywords: Policy Analysis, Criminal Law, Corruption Crime