PENGGUNAAN JASA PERUSAHAAN MILITER DAN KEAMANAN SWASTA (PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANY) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL - Abulhajat, Miguel J. P. (LEX CRIMEN, 2017)
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan atau regulasi Penggunaan jasa PMSC dan bagaimana pertanggung jawaban dari pihak-pihak pengguna jasa PMSC.Â  Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dsimpulkan: 1. PMSC atau Private Military & Security Company memiliki peran besar dalam daerah-daerah konflik zaman moderen ini. Walaupun membedakan diri dengan mercenary pada umumnya dan dalam hukum humaniter unsur-unsurnya tidak memenuhi definisi sebagai tentara bayaran dapat dikatakan bahwa PMSC adalah tentara bayaran moderen oleh karena tujuan perusahaan tersebut yaitu keuntungan. Perusahaan-perusahaan ini memiliki staf dan personil yang mencapai jumlah ratusan ribu dan dapat beroperasi dimanapun di seluruh dunia. Dengan keahlian atau pelatihan yang dimiliki oleh personil PMSC dapat menimbulkan bahaya tanpa ada pengawasan dan hukum yang mengaturnya. Layanan jasa yang disediakan PMSC bervariasi mulai dari pelatihan militer dan keamanan, penyediaan logistik, penyediaan perlatan militer, konvoi, pengangkutan, penjagaan tanpa senjata dan dengan bersenjata serta lainnya. 2. Pertanggung jawaban dari pihak-pihak pengguna jasa PMSC disesuaikan dengan isi kontrak dengan perusahaan PMSC termasuk kedudukan pihak pengguna jasa dalam perjanjian tersebut dan sesuai dengan isi ICoC yangd ditandatangani PMSC serta hukum nasional yang berlaku di Territorial state, Contracting State, dan Home State. Dengan mayoritas personil PMSC adalah veteran dan memiliki pelatihan militer, tanpa adanya hukum yang mengatur dan mengikat dapat menyebabkan terjadinya Chaos. Tanpa adanya aturan bisnis ini dapat berkembang kea rah yang salah karena siapapun yang beruang dapat menyewakan jasa perusahaan ini dan mendapatkan tentara pribadi (private army). Kata kunci: Penggunaan Jasa, Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta, Konflik Bersenjata, Hukum Internasional.