PENGARUH LATAR BELAKANG ANGGOTA DEWAN DAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) DENGAN VARIABEL MODERATING TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS PADA KANTOR DPRD KABUPATEN TABANAN) - ., Ni Made Ana Rosita; ., Nyoman Trisna Herawati, SE.AK,M.Pd.; ., NI KADEK SINARWATI, SE., M.Si.Ak. (JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 2014)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) apakah ada pengaruh political background terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD); (2) apakah ada pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD); (3) apakah transparansi kebijakan publik sebagai variable moderating mempengaruhi hubungan antara political background dengan pengawasan pada keuangan daerah (APBD); (4) apakah transparansi kebijakan publik sebagai variable moderating mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan pada keuangan daerah (APBD) Penelitian ini dillakukan pada Kantor DPRD Kabupaten Tabanan. Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Tabanan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu seluruh Anggota DPRD sebanyak 40 responden. Jenis data penelitian ini adalah kuantitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linear berganda, Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan program SPSS 19.0 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan latar belakang anggota dewan yang dilihat dari political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Transparansi kebijakan publik berpengaruh pada hubungan antara latar belakang anggota dewan yang dilihat dari political background dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang bertindak sebagai moderating variabel. Kata Kunci : political background, pengetahuan tentang anggaran, pengawasan keuangan daerah, transparansi kebijakan publik This study was aimed at finding out (1) whether there is an effect of political background on the region financial audit (APBD), (2) whether there is an effect of budgetary knowledge of legislative assembly members on the region financial audit (APBD), (3) whether public budget transparency as a moderating variable has an effect on the relationship between political background and the region financial audit (APBD), and (4) whether public policy transparency as moderating variable has an effect on the relationship the budgetary knowledge of legislative members and the region financial audit (APBD). This study was conducted at the office of the Regency Legislative Assembly of Tabanan regency. The population consisted of the regency legislative assembly members of Tabanan regency. The sample was selected by using saturated sampling, covering all of the members of Regency Legislative Assembly with the total number of 40 respondents. The data were quantitative data; the data were collected from the primary source. The data collection method used was questionnaire measured using Likert scale. The techniques of data analysis were validity test, reliability test, normality test, multicolinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear regressions, Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS 19.0 program for Windows. The results showed that background of the Legislative Assembly Members in terms of political background and budgetary knowledge has a partial and simultaneous effect on the region financial audit (APBD). Public policy transparency has an effect on the relationship between the background of the Legislative Members in terms of political background and budgetary knowledge on the region financial audit (APBD) which serves as moderating variable. keyword : political background, budgetary knowledge, the region financial audit, public policy transparency.