ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAPORAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng) - ., Made Wiradarma Setiawan; ., Anantawikrama Tungga Atmadja,SE,Ak.,M.; ., Ni Luh Gede Erni Sulindawati, SE. Ak,M (JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 2017)
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintahan Desa Bengkel, (2) mengetahui implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Bengkel terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD), dan (3) mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi dalam implementasi prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen yang selanjutnya dilakukan analisis data dengan model analisis interaktif melalui tiga tahapan yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa Bengkel sudah mengacu pada Peraturan bupati nomor 84 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi dan pencairan dana dilakukan secara bertahap yaitu melalui empat tahapan yang dilengkapi dengan surat rekomendasi dari kecamatan, (2) pengimplementasian prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Alokasi Dana Desa dapat dilihat pada saat melakukan perencanaan dan pembuatan laporan realisasi dan SPJ, (3) faktor yang mempengaruhi sulitnya mengimplementasikan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaporan Alokasi Dana Desa lemahnya sumber daya manusia aparat desa yang ada di desa merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa seperti halnya dalam pembuatan laporan realisasi, selain itu keterlambatan Alokasi Dana desa yang masuk juga mempengaruhi, peran serta masyarakat juga cenderung mempengaruhi. Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, ADD, Transparansi, Akuntabilitas This study aimed at: (1) knowing the distribution mechanism of village fund allocation in Bengkel Village’s government, (2) knowing the implementation of transparancy and accountability principles in the responsibility of Bengkel Village’s government concerning about the report of village fund allocation, (3) knowing the obstacles faced in implementing the transparancy and accountability principles in the responsibility of village government concerning about the report of village fund allocation. This research was done through qualitative method. The data collected through in-depth interview, observation, and documentation study, and then the data was analysed by interactive analysis model through three stages: (1) data reduction, (2) data presentation, (3) conclusion. The result showed that (1) the distribution of village fund allocation from regional government to Bengkel Village government has referred to regulation from the regent no. 84 year 2015 about the procedure of village fund allocation, village fund allocation, tax-sharing, revenue-sharing levy, and fund disbursement done stage by stage those were through four stages completed by recommendation letter from the subdistric government, (2) the implementation of transparancy and accountability principles at village fund allocation could be seen at the time of planning and realization report and responsibility letter, (3) the factor affecting the difficulty of implementing the transparancy and accountability principles in the responsibility of village government concerning about the report of village fund allocation, the lack of human resources of the village officials in the village was one of the factors affecting the village government performance as the making of realization report, in addition to the delay in the allocation of village fund coming also had an efffect, public participation also tend to had an effect. keyword : village fund allocation, transparancy, accountability