Efektivitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Ilegal, Unreported And Regulated Fisihing In Indonesia - Mahsun Ismail; Gatot Subroto (VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan, 2021)
Sumber daya perikanan Indonesia sangat besar untuk dimanfaatkan dan dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan perikanan berkelanjutan yang memuat tujuan social, ekonomi, dan ekologi perlu dilakukan mengingat adanya tindakan “tragedy of the open access” dalam pengelolaan sumber daya perikanan di beberapa tempat, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya perikanan, maupun tindakan pencurian ikan yang selama ini terjadi. Salah satu institusi untuk melakukan penegakan hukum salah satunya adalah pejabat pegawai negeri sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi penyidik pegawai negeri sipil perikanan dalam sistem peradilan pidana alur penegakan hukum penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana perikanan. penelitian normative, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Untuk hasil penelitian menyimpulkan. Pertama, Bahwa penyidik pegawai negeri sipil perikanan merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan-penyidikan dalam proses penegakan hukum pidana berdasarkan ketentuan KUHAP, Undang-Undang Perikanan, maupun Undang-Undang Kepolisian, serta PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983. Kedua, proses penyidikan tindak pidana perikanan tidak hanya penyidik pegawai negeri sipil yang dapat melakukan proses penyidikan melainkan juga terdiri dari unsur penyidik Polri dan Penyidik TNI AL. Kedudukan dan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil perikanan dalam melakukan tugas dan wewenangnya berada dibawah berkoordinasi dan pengawasan penyidik Polri