PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA (Studi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara) - Noviana Lusia Naibaho (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Noviana Lusia Naibaho, Herman Suryokumoro, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JL. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: novianalusian@student.ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Yang Tidak Memiliki Izin Usaha (Studi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara). Berdasarkan fakta, bahwa penerapan sanksi administratif yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Koperasi terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam kurang efektif dan tidak ada kesesuaian dengan yang telah tercantum di dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Pasal 32 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang tidak memiliki izin usaha (Studi di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)? (2) Apa saja hambatan dalam penerapan sanksi administratif terhadap koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang tidak memiliki izin usaha? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Lokasi penelitian ini di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara. Jenis dan Sumber Data dibagi menjadi 3 yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data Primer atau Data yang utama dalam penelitian ini dengan melalui wawancara langsung dengan narasumber atau informan yang dianggap sangat berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan sebenarnya dilapangan.  Data sekunder merupakan data tambahan sebagai pelengkap data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data tersier yang memberi pemahaman dan pengertian atas data-data yang lain. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pemberian sanksi administratif terhadap Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang tidak memiliki izin usaha di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara.  Kata Kunci: Penerapan Sanksi Administratif, Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pasal 32 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ABSTRACT This research discusses administrative measures taken as sanctions imposed on a saving and loan cooperative run without a business permit. The research has found out that administrative sanctions imposed by a cooperative supervisory agency are deemed ineffective and irrelevant to what is set forth in Article 37 paragraph (2) of Government Regulation Number 9 of 1995 concerning Saving and Loan Business Activities by Cooperatives and Article 32 of Regulation of Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 15 of 2015 concerning Saving and Loan Businesses by Cooperatives. Departing from this background, the research problems studied involve: (1) how are administrative sanctions imposed on the cooperatives operating without any business permit? (2) what are the hampering factors in the imposition of administrative sanctions on saving and loan cooperatives without a business permit? This empirical research employed socio-juridical approaches and was conducted in Cooperative and Small and Medium Enterprise Agency in the Province of North Sumatera. Data types and sources were divided into primary, secondary, and tertiary data. The primary data were obtained from interviews with key informants, while secondary data is supplementary, obtained from library research. Tertiary data gives additional understanding to support other data. The research results conclude that there is an irrelevance in the imposition of administrative sanction on saving and loan cooperatives operating without any business permit in Cooperative and Small and Medium Enterprise Agency.  Keywords: administrative sanctions, Article 37 paragraph (2) of Government Regulation Number 9 of 1995 concerning Saving and Loan Cooperatives, Article 32 of Regulation of Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 15 of 2015 concerning Saving and Loan Businesses by Cooperatives.