IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT (4) PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 03/PRT/M/2013 TENTANG KRITERIA PEMBUATAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) DI SURABAYA - Mohammad Rizqi Fahrian (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Mohammad Rizqi Fahrian, Agus Yulianto, Amelia Ayu ParamithaFakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: rizqifahrian0@student.ub.ac.idÂ ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang kriteria pembuatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Surabaya dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pembuatan tempat penampungan sementara (TPS) sementara yang tidak sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini ialah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai implementasi Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lokasi penelitian yaitu Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Surabaya dengan melakukan wawancara kepada petugas kebersihan, pengguna jalan dan pedagang sekitar. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yaitu mengungkapkan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan teori hukum sesuai objek penelitan dan berkenaan dengan pelaksaan hukum yang ada di masyarakat berkenaan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa implementasi Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tidak diimplementasikan secara keseluruhan di TPS Siwalankerto Surabaya seperti luas yang melebihi ketentuan, penempatan mengganggu estetika jalan dan lalu lintas sehingga menimbulkan dampak berupa kemacetan, ketidaknyamanan pengguna jalan serta bau sampah yang menyengat.Kata kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Tempat Penampungan Sementara (TPS)Â ABSTRACTThis research aims to find out the implementation of Article 20 paragraph (4) of the Regulation of Minister of Public Work Number 03/PRT/M/2013 concerning criteria of the development of temporary dumping ground (henceforth referred to as TPS) in Surabaya and the impacts raised from this development not complying with the criteria set. This research was conducted based on empirical juridical methods, involving direct observation to get the data regarding the implementation of Article 20 Paragraph (4) of the Regulation of the Minister of Public Work as mentioned above. The direct observation took place in a temporary dumping ground in Surabaya, involving an interview with garbage collectors, road users, and street hawkers. The data analysis constitutes qualitative-descriptive methods, revealing the legislation regarding the legal theory that has a bearing on law enforcement in society. The research result concludes that Article 20 mentioned is not effectively implemented in the TPS of Siwalankerto Surabaya, where the width of the dumping ground space exceeds what is set in the regulatory provision, the location interrupts the road traffic, causing traffic congestion and discomfort of the road users, and the unpleasant smell also comes as a problem for the people around the site.Keywords: implementation, Minister Regulation regarding temporary dumping ground