IMPLEMENTASI PASAL 15 PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTTIF (STUDI KASUS DI KOPI KENANGAN DAN KOPI LOJIK) - Shafa Shabrina Kamila (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Shafa Shabrina Kamila, Lutfi Effendi, Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 Malang e-mail: shabrinakml@yahoo.co.id ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana pentingnya pelaksanaan suatu pasal di masyarakat terkait dengan aturan di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah DKI Jakarta, bagaimana penerapan Pasal 15 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 51 Tahun 2020 di masyarakat dan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatannya pada masa PSBB ini. Penerapan pasal tersebut diliat dari 5 aspek menurut Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto yaitu Faktor Hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas Pendukung, Masyarakat, dan Kebudayaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan Pasal 15 Pergub DKI Jakarta No 51 Tahun 2020 kurang berjalan dengan baik di masyarakat serta kurang meratanya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum dalam sistem kehidupan nyata. Kata Kunci: Pembatasan Sosial Berskala Besar, Implementasi, Penerapan, Pelaksanaan, Penegakan Hukum ABSTRACT This research aims to analyze the importance of the implementation of an article in society regarding lockdown in place in Jakarta, and how Article 15 of Governor Regulation of Jakarta Number 51 of 2020 is implemented in society, and how business people carry out their business activities during the lockdown. The implementation of the article is viewed from five aspects according to the theory of Law Enforcement introduced by Soearjono Soekanto, constituting law enforcer, infrastructure, facilities, the member of the public, and culture. The research results show that Article 15 of Governor Regulation of DKI Jakarta Number 51 of 2020 is not appropriately implemented in society, and the law has not been equally implemented in society. this research employed empirical-juridical research methods and socio-juridical approaches that identified and conceptualized the law in real life. Keywords: lockdown, implementation, law enforcement