STATUS HUKUM PENERBITAN OBLIGASI OLEH BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA SEKAPUK DALAM PENDIRIAN LOKASI PARIWISATA SETIGI - Aditia Prasetya Hadi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2021)
Aditia Prasetya Hadi, Reka Dewantara, Diah Pawestri MaharaniFakultas Hukum Universitas BrawijayaJl. MT. Haryono No. 169 Malange-mail: adityaprasetya16@gmail.comÂ ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan status hukum penerbitan obligasi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sekapuk Dalam Pendirian Lokasi Pariwisata Setigi dan menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif bagi masyarakat desa sebagai pembeli obligasi dalam hal terjadi gagal bayar oleh pemerintah desa sebagai penerbit. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dalam melakukan penelitian penulis menggunakan studi kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan status hukum penerbitan obligasi dan bentuk perlindungan hukum preventif bagi masyarakat desa sebagai pembeli obligasi dalam hal terjadi gagal bayar oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penerbit. Dalam menerbitkan obligasi desa tersebut status hukumnya tidak bertentangan dan melanggar peraturan yang ada, akan tetapi peraturan yang lebih spesifik yang mengatur obligasi desa masih belum ada sehingga dalam penerapannya tunduk pada segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang obligasi, sedangkan untuk perlindungan hukum preventifnya negara sudah mengatur beberapa peraturan terkait perjanjian hutang atau obligasi ini diantaranya pasal 1365 KUHPerdata, beberapa pasal didalam Undang-Undang Pasar Modal, dan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan).Kata Kunci: Status Hukum, Obligasi, Obligasi Desa\Â ABSTRACTThis research aims to describe the legal standing of the issuance of bonds by Villageowned Enterprises (henceforth referred to as BUMDes) of Sekapuk village regarding the establishment of the tourist destination of Setigi and to analyze the preventive legal protection of the rural people as the buyers of the bonds regarding default on the side of the village government as the issuer. This research employed normativejuridical methods. The research data were obtained from library research, including the legislation related to the legal standing and the preventive protection of the rural people as bond buyers just in case of default on the side of the BUMDes as the issuer. In terms of the issuance of bonds, the legal standing of the village does not contravene and violate existing rules. However, more specific regulatory provisions governing the village bonds are not available, and, thus, this case abides by any regulatory provisions that govern village bonds. Regarding the preventive legal protection, the state governs several matters related to debts and bonds as in Article 1365 of Civil Code, and some other Articles in Law concerning Capital Market and the Regulation of Financial Services Authority.Keywords: legal standing, bonds, village bonds