Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Study Kasus Pada Desa Sekilap Kecamatan Mandor Kabupaten Landak) - B1031141055, Adelina Adel (Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE), 2018)
This study aims to analyze the preparation of the Village Revenue and Expenditure Budget in the Sekilap Village according to the Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014 concerning the Management of Village Finance. This research was carried out by analyzing how the village budget and income are in the Sekilap Village. This study uses descriptive qualitative method of the 2017 Shiny Village Budget and in the form of APBDesa,. The results of this study indicate that the Sharia Village Income and Expenditure Budget has been running well and in accordance with existing government regulations. The drafting of the APBDes is in accordance with Permendagri Number 113 of 2014 using 5 items, starting from planning, implementing, administering, reporting and accountability.ReferensiAdam, A. (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014, di Desa Brumbungan Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. Jurnal. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang.Akbar, L. D. (2015). â€œPeran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDesPerspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desaâ€.Atmaja, D. A . 2016 . Analisis Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar).Skripsi Publikasi. Surakarta. Universitas Muhammadiyah.Basri, R. (2013) . Analisis Penyusunan Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran pada BPM-PD Provinsi Sulawesi Utara, Skripsi . Universitas Samratulangi. Manado. JurnalEMBA.Vol.1No.4.(2013) http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2651/2204. diakses pada 4Desamber 2013.Dewanti, D. W. Elsa.(2015). Analisis Perencanaan Keuangan Desa di Desa Boreng(Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang).Skripsi. Program Sarjana Universitas Jember.Lapananda, Yusran, 2016. Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, Buku I. Penerbit Rmbooks. Jakarta.http://bppk. kemenkeu. go.id/publikasi/artikel/147 -artikel -anggaran-dan- perbendaharaan/20477- pengelolaan- keuangan -desa-sistem- dan-prosedur-pertanggungjawaban-keuangan-desa.Koromot, R. (2015). Analisis Penyusunan Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014. Skripsi. Universitas Samratulangi. Manado. Jurnal EMBA. Vol.3 No 1 (2015) http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7612.Diakses pada 26 April 2015.Lapananda, Y. (2016). Hukum Pengelolaan Keuangan Desa. Buku I. Penerbit Rmbooks. Jakarta.Mahsun, M. Firma, S. Heribertus dan A. Purwonugroho. 2011.Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.Mulyadi.(2001). Akuntansi Manajemen; Konsep, Manfaat dan Rekayasa . SalembaEmpat. Jakarta.Mahmudi. (2010) . Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YPKN, Yogyakarta.Mahsun, M. 2006 . pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFF, Yogyakarta.Moloeng, L. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi Bandung: PT Remaja Rosdakarya.Nawawi, H. (1998). Metodologi Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011. Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2012.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan.Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pokok-PokokPengelolaan Keuangan Desa.Robert, A. dan Govindarajan, V. (2009). Sistem Pengendalian Manajemen.Salemba Empat. Jakarta.Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.Sanusi, A. (2011). Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat. Jakarta.Santosa, O. (2014) . Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Universitas Sam Ratulangi. Manado . Jurnal EMBA ISSN 2303-1174, Vol 2. Akses tgl 3 September 2014.Sujarweni, V. W . (2015). Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.Suaib, E. Bahtiar. Jamal, B. (2016). The Effectiveness Of APB-Desa Management In West Muna Regency. Department Of Political Science.Faculty of Social and Politics. Halu Oleo University. MIMBAR Vol. 32 No. 2 Nov. 2016.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.(https://lbhsembilandelapan wordpress.com/2015/08/10/otonomi - menurut -undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa/)Widjaja, HAW. (2003). Otonomi Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.